JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta, Gapensi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia mengungkapkan harapan agar kontraktor lokal lebih banyak terlibat dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.** Organisasi ini mendukung kelanjutan program pembangunan di sektor infrastruktur, namun menekankan pentingnya peran kontraktor lokal dalam pelaksanaan projekt. Sekretaris Jenderal Gapensi, La Ode Safiul Akbar, dalam pernyataannya menyatakan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat sejumlah kemajuan signifikan yang dapat terlihat di sektor pembangunan. Salah satu pencapaian terbesar selama dekade terakhir adalah pemerataan pembangunan di berbagai bidang, seperti konstruksi, infrastruktur, serta peningkatan investasi. La Ode berpandangan bahwa periode ini merupakan yang terbaik dalam sejarah Indonesia terkait dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi. Melihat keberhasilan yang dicapai, La Ode optimis bahwa pemerintahan baru Prabowo-Gibran akan meneruskan program-program yang telah dimulai oleh Jokowi. Ia merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang menganggarkan dana sebesar Rp400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran ini difokuskan pada sejumlah aspek, seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). La Ode juga menekankan perhatian khusus dari pemerintah baru terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menjelaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya membawa manfaat material, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat lokal, khususnya kontraktor lokal, untuk berperan serta dalam proyek-proyek tersebut. Dengan melibatkan mereka, ada peluang bagi kemajuan ekonomi di daerah. Ia menyayangkan bahwa selama ini, banyak proyek infrastruktur besar yang tidak melibatkan kontraktor lokal secara signifikan. Menurutnya, hal ini menjadikan posisi kontraktor lokal kurang berdaya saing dan cenderung hanya berperan sebagai subkontraktor tanpa adanya kesempatan yang memadai untuk berkembang. Kontraktor lokal, menurut La Ode, seharusnya mendapatkan ruang yang lebih luas dalam proyek-proyek besar agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas. Di samping itu, keterlibatan mereka dalam pembangunan diharapkan juga memberikan *multiplier effect* yang positif bagi ekonomi lokal. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 190.677 perusahaan konstruksi di Indonesia, yang terdiri dari 157.322 perusahaan berskala kecil, 31.413 perusahaan menengah, dan 1.942 perusahaan besar. La Ode menyoroti pentingnya keseimbangan antara kontraktor BUMN Karya yang mendominasi proyek strategis dengan kolaborasi bersama kontraktor lokal. Ia mengingatkan bahwa dominasi BUMN Karya justru dapat merugikan pertumbuhan kontraktor lokal, yang sering kali hanya dijadikan sebagai subkontraktor tanpa mendapatkan imbalan yang setimpal. Oleh karena itu, La Ode mengusulkan perlunya regulasi yang mendorong kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal dalam proyek-proyek dengan nilai tertentu. Dengan harapan, pemerintahan baru dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap kontraktor lokal dan memperbaiki perannya dalam industri konstruksi, tidak hanya sebagai kompetitor, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. ANTARA