JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa perpindahan pegawai negeri sipil (PNS) ke ibu kota baru Indonesia, Nusantara, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam penjelasannya, Anas menggarisbawahi bahwa pemerintah masih harus menyelesaikan ekosistem ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 500 unit apartemen yang telah siap untuk dipergunakan. Namun, kondisi infrastruktur jalan masih perlu perbaikan, dan sistem digital juga belum sepenuhnya siap untuk operasional. Lebih lanjut, Anas menyatakan bahwa pihak kementerian telah menyiapkan beberapa rencana, yaitu Rencana A, B, dan C, namun semua rencana tersebut masih menunggu arahan dari presiden yang baru. Sementara itu, persiapan untuk fasilitas kantor dan sarana pendukung lainnya terus ditingkatkan. Ia mengatakan bahwa perkembangan ini menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Namun, mengenai waktu perpindahan PNS, Anas menekankan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada pemerintah yang akan datang. Hal ini karena saat ini Indonesia sedang dalam proses peralihan dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih, Prabowo Subianto. “Kami telah menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan,” tuturnya. Para pegawai negeri yang akan bertugas di Nusantara terdiri dari PNS dari kementerian dan lembaga, calon PNS yang akan dilantik pada tahun 2024, termasuk di antaranya yang berasal dari Kalimantan Timur, serta pegawai negeri yang dipindahkan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota saat ini lebih mengutamakan aspek jangka pendek, khususnya fase pertama, yang meliputi pemindahan lembaga dan transmisi pegawai negeri, di samping efisiensi pemerintahan di Nusantara melalui pola kerja berbasis *digital*. ANTARA