BOGOR –
**Borneonews - Kota Bogor**, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, yang terletak di provinsi Jawa Barat, mengadakan rapat kerja perdana pada hari Rabu. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ). Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, yang juga menjabat sebagai Koordinator Komisi II, berbicara mengenai pentingnya komunikasi yang baik antara dewan direksi dan anggota dewan. Ia menyatakan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) melalui dividen yang lebih baik. "Secara jujur, setiap kali kami menyampaikan laporan di dalam Badan Anggaran (banggar), PPJ selalu menjadi yang terendah dalam hal setoran laba. Kami menyadari bahwa Perumda PPJ tidak terlepas dari berbagai masalah di masa lalu. Oleh karena itu, kami berharap agar Perumda PPJ mampu melakukan transformasi menuju kondisi yang lebih baik," ungkapnya. Selanjutnya, Rusli menyoroti predikat 'BBB' yang merupakan penilaian terhadap Perumda PPJ. Menurutnya, label tersebut menunjukkan bahwa kesehatan neraca keuangan dan kondisi internal Perumda PPJ masih belum ideal. Proses revitalisasi terhadap sebelas pasar yang sedang berlangsung sejak tahun 2023 juga menjadi perhatian Rusli. Ia mengingatkan bahwa jika revitalisasi tersebut tidak segera diselesaikan, akan ada dampak signifikan pada pendapatan, mirip dengan situasi yang terjadi pada Plaza Bogor. Pengosongan area tersebut telah dilakukan sejak 2023, namun sampai saat ini belum terlihat kemajuan dalam pembangunan. Bahkan, rencana pembongkaran gedung yang diharapkan rampung pada pertengahan 2024 mengalami keterlambatan. "Pada hari ini, Komisi II sangat peduli. Kami ingin menjalin kerjasama yang baik melalui komunikasi yang efektif, program yang jelas, serta dukungan anggaran agar kondisi keuangan Perumda PPJ menjadi sehat kembali," tambahnya. Akhmad Saeful Bakhri, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, menilai bahwa Perumda PPJ telah mengambil langkah yang kurang tepat dengan pembukaan Pasar Tanah Baru, yang resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada akhir tahun 2023. Saeful berpendapat bahwa pasar yang dijadikan pasar basah tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah sekitarnya, sehingga menghadapi persaingan berat, terutama dari Pasar Jambu Dua, menyebabkan sepinya pengunjung. Ia menyarankan agar Pasar Tanah Baru diubah menjadi pasar tematik yang diutamakan untuk penjualan komoditas pakaian dan atribut keagamaan. "Pasar Tanah Baru seharusnya dimanfaatkan untuk pasar tematik, terutama karena lokasinya berdekatan dengan pesantren. Para pedagang yang berada di pinggir jalan pesantren dapat dipindahkan ke dalam pasar, mengingat setiap malam Selasa pasar itu sangat ramai karena adanya kegiatan pengajian," jelasnya lebih lanjut. Akhmad juga meminta agar direksi Perumda PPJ menyampaikan catatan serta data capaian laba dan dividen selama sepuluh tahun terakhir. Data tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Komisi II DPRD Kota Bogor sebagai dasar untuk menetapkan target pendapatan bagi Perumda PPJ di masa mendatang. "Dari tren yang ada selama sepuluh tahun, kami bisa membuat proyeksi untuk ke depan. Kami berharap agar teman-teman di Perumda PPJ bisa keluar dari zona nyaman dan mengembangkan bisnis mereka lebih baik dengan target yang kami tetapkan," tegasnya. ANTARA