JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, International Maritime Organization (IMO) telah memberikan persetujuan untuk menetapkan Pulau Nusa Penida dan Kepulauan Gili Matra sebagai *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA). Keputusan ini diumumkan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Hendri Ginting, dalam konferensi pers di Jakarta. Persetujuan tersebut diungkap dalam pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-82 yang berlangsung di Markas Besar IMO di London, mulai dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober. Ginting menyampaikan bahwa banyak negara anggota memberikan dukungan terhadap dokumen yang terkait, dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Hal ini memberikan optimisme bahwa langkah ke depan dalam penetapan kawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sebagai ketua delegasi Indonesia, Ginting menerangkan bahwa perkenalan mengenai penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA dibahas pada hari kedua pertemuan. Disampaikan oleh Ketua Komite melalui Dokumen MEPC 82/12, pembahasan tersebut melibatkan Technical Group (TG) on the Designation of PSSA dan Special Area, yang dibentuk untuk membahas isu-isu terkait PSSA dan penetapan area khusus lainnya. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara anggota IMO, intergovernmental organizations (IGO), serta non-governmental organizations (NGO). TG tersebut dipimpin oleh Stephanie Janneh dari Togo dan didukung oleh Andrew Birchenough dari IMO sebagai Sekretaris. Delegasi Indonesia terdiri dari Tim Direktorat Kenavigasian, bagian hukum dan KSLN, Atase Perhubungan London, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Ginting menjelaskan bahwa selama pertemuan tersebut delegasi Indonesia berhasil memaparkan proposal terkait penetapan PSSA dan dilanjutkan dengan diskusi mendalam. Pimpinan rapat TF telah menyatakan dukungan prinsip untuk pembentukan PSSA di Pulau Nusa Penida dan Gili Matra. Meskipun demikian, pembahasan akan dilanjutkan pada hari terakhir pertemuan MEPC ke-82 untuk menetapkan draft MEPC Resolution, yang akan dijadikan dasar hukum pemberlakuan PSSA di kawasan tersebut. According to Ginting, draft MEPC Resolution rencananya akan diresmikan pada penutupan sidang MEPC-82 yang berlangsung pada hari Jumat mendatang. Sebagian besar perwakilan negara anggota IMO juga mengungkapkan dukungan mereka terhadap proposal Indonesia, termasuk negara-negara seperti Brazil, Australia, Korea Selatan, Singapura, Meksiko, dan beberapa lainnya. Penetapan wilayah Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA merupakan kelanjutan dari penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Lombok yang telah dilakukan oleh IMO pada tahun 2019 dan diimplementasikan pada tahun 2020. Rencana ini memperlihatkan upaya Indonesia untuk melindungi wilayah maritim yang memiliki kekayaan ekosistem dan sosio-ekonomi yang rentan. PSSA adalah inisiatif yang dikembangkan oleh IMO dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan maritim, terutama di kawasan-kawasan yang terkenal akan keanekaragaman hayati. Ginting menekankan bahwa letak geografis Selat Lombok yang strategis menjadikan perlindungan kawasan ini semakin penting, terutama mengingat selat ini merupakan salah satu jalur utama dalam pergerakan arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Dengan disetujuinya proposal tersebut, Pulau Nusa Penida dan Gili Matra akan menjadi kawasan pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai PSSA. Ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagi penetapan kawasan-kawasan lain di Indonesia sebagai PSSA. Melindungi lingkungan maritim adalah komitmen penting Indonesia untuk menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap dampak dari aktivitas pelayaran internasional. Pertemuan MEPC-82 dipimpin oleh Harry Conway dari Liberia sebagai Ketua dan Hanqiang Tan dari Singapura sebagai Wakil Ketua, dengan agenda utama mencakup pembahasan terkait pengurangan emisi gas rumah kaca, pencegahan polusi laut dari kapal, serta isu-isu perlindungan laut lainnya. Konferensi ini dihadiri oleh berbagai perwakilan negara anggota IMO, termasuk Pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan standar perlindungan maritim global. ANTARA