BANDUNG –
**Borneonews - Kabupaten Bandung**, Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Bea Cukai Bandung, Jawa Barat, menggelar pemusnahan terhadap 4,5 juta batang rokok ilegal yang diperkirakan bernilai sekitar Rp6,2 miliar. Kegiatan penghancuran barang ilegal ini dilaksanakan sebagai bagian dari operasi yang berlangsung selama periode Maret hingga Juli 2024. Pejabat Sementara Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik, menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara. Dalam proses pemusnahan, rokok-rokok tersebut dihancurkan melalui metode pembakaran, pelarutan, dan pemusnahan fisik agar tidak dapat dipergunakan kembali. “Untuk menekan angka peredaran rokok ilegal, penting bagi kita untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat,” ungkap Dikky. Ia menyatakan bahwa meskipun saat ini sebagian rokok ilegal masih beredar luas di tengah masyarakat, upaya penertiban yang efektif tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Dikky menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat krusial dalam upaya mencegah peredaran barang-barang ilegal, termasuk rokok dan minuman beralkohol tanpa izin. “Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat perihal larangan peredaran rokok ilegal juga merupakan bagian dari upaya ini,” tambahnya. Dalam pernyataannya, Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membeli produk rokok ilegal dan minuman beralkohol yang tidak terdaftar. “Mari kita bersatu dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Dengan dukungan masyarakat, kita dapat mengurangi kerugian negara,” seru Dikky. Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Bandung, Budi Santoso, menjelaskan bahwa pemusnahan ini adalah hasil dari penindakan yang tegas terhadap pelanggaran. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai instansi, termasuk Polri, TNI, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Budi menambahkan bahwa pelaksanaan pemusnahan adalah bukti komitmen Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi masyarakat serta industri dan perdagangan dalam negeri. “Kami berharap sinergi dan koordinasi yang terjalin dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya semakin erat dan berdampak positif bagi kepentingan bangsa,” tutupnya. ANTARA