JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmennya untuk mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, salah satunya dengan cara mendorong pengembangan kilang modern dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengandung sulfur lebih rendah. Dalam pernyataannya di Jakarta, anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, menjelaskan bahwa transisi menuju penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara. Halim menekankan bahwa penerapan bahan bakar yang bersih merupakan bagian dari upaya transisi energi yang lebih luas. Tujuan dari transisi ini adalah untuk mencapai kemandirian energi dan menciptakan masa depan yang lebih baik serta berkelanjutan. Untuk itu, BPH Migas terus berupaya mendorong pengembangan kilang modern, memperkuat regulasi yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi yang bersih dan berkelanjutan, sebagaimana ia sampaikan dalam sebuah rapat koordinasi mengenai BBM di Yogyakarta pada Rabu, 2 Oktober 2024. BPH Migas memahami bahwa perubahan ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mencakup aspek teknis, ekonomi, serta regulasi. Namun, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Halim percaya bahwa tantangan tersebut bisa diatasi secara bersama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. “Dukungan dari seluruh pihak, mulai dari industri, akademisi, hingga masyarakat, sangat krusial untuk keberhasilan kebijakan ini,” imbuhnya. Demi mendukung implementasi BBM yang rendah sulfur, pihaknya merujuk kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 tahun 2023, yang berkaitan dengan penugasan khusus serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Melalui regulasi ini, badan usaha diberi penugasan dalam penyediaan dan distribusi BBM ramah lingkungan. Lebih lanjut, Halim menyatakan bahwa pemerintah terus menyempurnakan regulasi tentang Peta Jalan untuk BBM yang Bersih dan Ramah Lingkungan. Regulasi ini akan menjadi acuan bagi BPH Migas dalam memberikan tugas penyaluran BBM ramah lingkungan kepada badan usaha dan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. “Sekarang adalah fase transisi menuju penerapan BBM dengan kadar sulfur rendah. Kami akan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk menentukan spesifikasi BBM rendah sulfur, harga komersial, serta kompensasi yang diperlukan,” jelas Halim. Rapat koordinasi selanjutnya juga direncanakan melibatkan pemangku kepentingan penting seperti Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk membahas hal tersebut lebih lanjut. Anggota Komite BPH Migas lainnya, Basuki Trikora Putra, juga menekankan bahwa pelaksanaan BBM ramah lingkungan membutuhkan persiapan yang matang sebelum ditugaskan kepada badan usaha. Ia menjelaskan bahwa meskipun persiapan yang telah dilakukan cukup baik, akan ada tantangan teknis dan operasional yang harus dihadapi dalam implementasi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik di antara semua pihak sangatlah penting. Senior Vice President (SVP) Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azop mengakui pentingnya koordinasi dan masukan yang diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait rencana implementasi BBM yang ramah lingkungan, termasuk dari BPH Migas. “Koordinasi ini bertujuan agar saat penerapan BBM rendah sulfur, semua pihak bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pertemuan ini, banyak masukan yang konstruktif dan kami merasa lebih siap untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik,” tandasnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Komite BPH Migas lainnya dan diharapkan dapat terus berlanjut untuk memastikan implementasi kebijakan yang mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan di lapangan. ANTARA