JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melakukan upaya sinkronisasi terhadap program penanggulangan terorisme yang diterapkan di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme dapat berjalan secara optimal dan tidak saling tumpang tindih. Menurut Asisten 2 Deputi IV Kemenko Polhukam, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, tugas Kemenko Polhukam adalah mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program-program yang ada pada masing-masing kementerian dan lembaga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien dalam penanganan isu terorisme. Bayu mengungkapkan, saat ini Kemenko Polhukam bertanggung jawab atas beberapa program penanggulangan terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, Bayu mencatat bahwa ada beberapa program yang dinilai belum mencapai hasil yang diharapkan. Program yang dimaksud antara lain Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN-Pe) serta program sinergisitas antar kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme di BNPT. Menurutnya, program-program tersebut belum optimal karena setiap kegiatan terkesan berjalan secara terpisah tanpa adanya keterpaduan. Oleh karena itu, perlu diadakan diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana kedua program tersebut dapat dikolaborasikan dan disinergikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Berbagai upaya telah dikerahkan untuk mencari solusi agar program di BNPT dapat berfungsi secara maksimal. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengadakan rapat koordinasi antar seluruh kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut dilaksanakan di kawasan Bogor pada tanggal 1 Oktober lalu. Selain membahas dua program tersebut, diskusi ini juga mencakup hasil evaluasi dari seluruh program penanggulangan terorisme yang ada. Bayu menyampaikan bahwa rapat koordinasi itu bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Menko Polhukam serta mengumpulkan masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kemenko Polhukam dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Dengan adanya sinergi yang kuat antara semua program penanggulangan terorisme di seluruh kementerian dan lembaga, Bayu optimis bahwa potensi pemikiran ekstrem dan radikal dalam lingkungan pemerintahan dapat diminimalisir. ANTARA