JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perhubungan memberikan dukungan terhadap penyediaan dana alokasi khusus yang diperuntukkan bagi angkutan umum, terutama di daerah-daerah yang terbelakang, perbatasan, terluar, dan berbatasan. Dukungan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem transportasi yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Dalam evaluasi kinerja angkutan umum yang berlangsung pada hari Rabu, juru bicara kementerian, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa sektor transportasi sering kali tidak mendapatkan prioritas dalam anggaran daerah (APBD). Situasi ini menyebabkan program-program angkutan umum yang diprakarsai oleh pemerintah pusat kesulitan untuk beroperasi secara berkelanjutan, disebabkan adanya keterbatasan dukungan finansial. Keterbatasan pendanaan ini, jelasnya, berdampak langsung pada keberlangsungan program-program yang diharapkan dapat sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil. Adita menegaskan pentingnya kolaborasi antar sektoral saat membahas alokasi anggaran, di mana perlu melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Irawati juga mengonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan sejumlah ketentuan terkait alokasi anggaran, tetapi upaya yang dilakukan masih memerlukan perbaikan lebih lanjut dalam implementasinya. Pada kesempatan yang sama, Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengusulkan pembentukan dana alokasi khusus untuk angkutan umum di setiap daerah. Ia menekankan bahwa dukungan dari Kementerian Keuangan sangat penting guna membantu daerah dalam pengadaan angkutan publik. Namun, Djoko menegaskan bahwa adanya dana alokasi khusus tersebut tidak boleh menjadikan daerah berpangku tangan atau lepas dari tanggung jawab untuk mengalokasikan dana transportasi sendiri melalui anggaran daerah. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan layanan transportasi penunjang untuk daerah-daerah yang membutuhkan perhatian ekstra, termasuk daerah terbelakang, perbatasan, terluar, dan daerah berbatasan. Menurutnya, pulau-pulau kecil, terutama yang kaya akan sumber daya mineral, harus mendapatkan perhatian khusus. Ia juga menyoroti keberadaan angkutan pedesaan yang semakin menurun dan perlu dihidupkan kembali untuk mendukung perekonomian lokal. ANTARA