BANGKA BELITUNG –
**Borneonews - Koba**, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedang berupaya untuk meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam usaha pengentasan kemiskinan. Ini termasuk mengidentifikasi serta memahami kondisi kerentanan yang dialami oleh masyarakat miskin di wilayah tersebut. Pelaksana Tugas Bupati Bangka Tengah, Era Susanto, menyampaikan harapannya agar TKPKD dapat melakukan identifikasi yang tepat terkait kemiskinan. Hal ini penting agar setiap program yang dijalankan dapat disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan mengarah pada pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Era dalam sebuah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan serta pembukaan pelatihan sistem perencanaan pembangunan yang berbasis pada *Data Regsosek Terpadu* (Sepakat) di kantor bupati. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan sebagai respons terhadap angka kemiskinan yang meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan di Bangka Tengah tercatat sebesar 5,98 persen hingga September 2024. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan data pada tahun 2023 yang sebesar 5,29 persen. Era menekankan pentingnya ketersediaan data kemiskinan yang terverifikasi dan akurat. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat memiliki acuan data yang sama dalam mengintervensi penanganan masalah kemiskinan. "Sumber data yang tersedia sebenarnya cukup banyak, namun kita harus sepakat mengenai data mana yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam menangani angka kemiskinan," tandasnya. Melalui rapat koordinasi dan pelatihan yang diadakan, diharapkan akan ada dampak positif yang tercapai, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penanganan isu kemiskinan ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama dari semua pihak yang terlibat. Era menggarisbawahi bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup diatasi oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja; semua perangkat daerah harus berkontribusi. Dia juga menekankan pentingnya langkah-langkah dan upaya intervensi yang dilakukan secara kolaboratif, dengan memastikan bahwa sasaran intervensi telah dirumuskan dengan jelas, terukur, dan tepat sasaran. ANTARA