JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan memimpin rapat pleno KNEKS yang akan diadakan pada hari Jumat, 4 Oktober. Dalam rapat ini, Wapres akan bekerja sama dengan 16 anggota dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Rapat akan berlangsung di Auditorium Sekretariat Wapres di Jakarta dengan tujuan utama untuk memperkuat ekonomi syariah, yang diharapkan dapat menjadi pilar baru dalam pencapaian visi Indonesia Emas. Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Wapres, Masduki Baidlowi, menjelaskan bahwa agenda dalam rapat mencakup pembahasan mengenai capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir serta mendalami perkembangan terkini di sektor tersebut. Setelah rapat pleno, seluruh peserta akan melanjutkan dengan kegiatan Rapat Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional yang melibatkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dari 31 provinsi di Indonesia di lokasi terpisah. Masduki menambahkan bahwa dalam periode lima tahun terakhir, berbagai program yang berfokus pada pengembangan ekonomi syariah telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari data Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) yang dirilis oleh Bank Indonesia, pangsa aktivitas usaha syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan II tahun 2023 tercatat mencapai 46,71 persen, setara dengan Rp9.826,8 triliun. Di sisi lain, pembiayaan syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Maret 2024 telah mencapai Rp161,03 triliun, yang merupakan 81,66 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 59,88 persen dari target *Masterplan* Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) periode 2019–2024. Pertumbuhan ekonomi syariah juga dipicu oleh peningkatan kinerja sektor *halal value chain* (HVC), yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,93 persen pada tahun 2023. Sektor-sektor unggulan HVC seperti pertanian, makanan dan minuman halal, pariwisata yang ramah Muslim, serta industri fesyen Muslim berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi nasional, bahkan diperkirakan memberikan dukungan hampir 23 persen dari total ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Dari segi infrastruktur yang mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, hingga bulan September tahun 2024, sudah terbentuk KDEKS di 31 provinsi di seluruh Indonesia. KDEKS berfungsi sebagai akselerator dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat daerah, membantu menciptakan sinergi serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Secara global, menurut laporan State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2023, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Economic Indicator (GIEI), di belakang Malaysia dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2018, ketika Indonesia berada di posisi kesepuluh. Lebih jauh, melalui data dari Salaam Gateway, Indonesia juga tercatat di antara 30 besar negara dengan produk halal di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) untuk kategori produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik halal, dengan dominasi pasar sebanyak 15 perusahaan. Selain itu, investasi dalam sektor ekonomi syariah terus meningkat, mencapai 25,9 miliar dolar AS pada tahun 2022/2023 dengan pertumbuhan mencapai 128 persen per tahun. Indonesia sendiri memimpin dengan lebih dari 10 transaksi investasi selama periode tersebut. ANTARA