JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa penyaluran bantuan beras dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta menekan inflasi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangannya di Jakarta menekankan bahwa langkah penyediaan bantuan pangan, terutama beras, merupakan strategi kunci dalam mengurangi tekanan inflasi yang terjadi di sektor pangan. "Dengan penyaluran bantuan beras ini, kami berharap dapat secara langsung mengurangi tekanan harga di pasar," ungkap Ketut. Dia juga mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beras sebesar 10 kilogram (kg) kepada warga masyarakat di Gudang Bulog Kampung Baru, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Oktober. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh tanah air serta mengontrol inflasi, yang berfokus khusus pada komoditas beras sebagai pangan pokok bagi masyarakat. Ketut menjelaskan bahwa kehadiran tambahan suplai beras dari pemerintah dapat menjaga stabilitas harga, sehingga masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat, tidak akan terbebani oleh lonjakan harga yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Dia juga menyampaikan informasi mengenai ketersediaan beras di Gudang Bulog Kampung Baru yang mencapai 1.292,54 ton, dengan 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan dalam acara tersebut. "Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah atau *CPP* yang telah dimulai sejak awal tahun ini," tambahnya. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya intervensi melalui pemberian bantuan pangan untuk menjaga tingkat inflasi di sektor makanan. Mengenai program ini, Presiden menyatakan, "Penyaluran bantuan pangan beras sudah sesuai dengan rencana, yang berlangsung di bulan Agustus, Oktober, dan akan dilanjutkan pada bulan Desember, dan kami berharap ini dapat menstabilkan harga yang ada." Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras oleh pemerintah dipandang sebagai langkah strategis yang efektif untuk menekan inflasi, terutama di bidang pangan. Ia mengonfirmasi bahwa sejak awal tahun, Bapanas telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan melalui sejumlah strategi pengendalian, termasuk penguatan program *CPP*. Melalui distribusi beras yang dilakukan secara masif, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi salah satu faktor utama dalam penghitungan inflasi. Bapanas telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga Maret 2024, sebanyak 659.131 ton beras telah didistribusikan ke berbagai daerah. Tahap kedua, yang mencakup periode April hingga Juni 2024, telah berhasil menyalurkan 653.356 ton, sementara tahap ketiga yang berlangsung pada bulan Agustus 2024 mencapai 218.171 ton. Selain itu, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional pada bulan September 2024 berada pada level 1,84 persen (year-on-year). Komponen harga yang bergejolak, seperti beras, cabai rawit, dan bawang putih, memberikan andil inflasi sebesar 0,23 persen. "Angka ini masih dalam batas target inflasi pemerintah yang ditetapkan antara 1,5 hingga 3,5 persen," jelas Arief. Spesifik mengenai inflasi beras secara bulanan, terpantau bahwa pada bulan Agustus inflasi berada di angka 0,31 persen, dan terjadi penurunan menjadi 0,05 persen pada bulan September. Melalui analisis ini, terlihat bahwa kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan beras telah terbukti efektif dalam menahan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga. Kebijakan tersebut menjadi kunci dalam melindungi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang paling terpengaruh oleh fluktuasi harga pangan. Lebih lanjut, Bapanas bersama Perum Bulog terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil seperti Kabupaten Sumba Barat. Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sejalan dengan upaya untuk menjaga angka inflasi secara berkelanjutan. ANTARA