JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menekankan bahwa kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul selama pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa setiap unit usaha terdata secara menyeluruh, tanpa ada yang terlewatkan. Dalam sebuah forum diskusi grup (FGD) yang diadakan untuk merumuskan strategi pengumpulan data terkait Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Jakarta, Nurul menjelaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah kesulitan dalam menjangkau perumahan elit, apartemen, serta perusahaan-perusahaan multinasional yang sering kali memiliki manajemen yang sulit untuk diakses oleh petugas sensus. “Oleh karenanya, kolaborasi sangat dibutuhkan,” tandasnya. Salah satu langkah untuk memperkuat kolaborasi ini adalah dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan data. Nurul juga menggarisbawahi perlunya strategi yang spesifik untuk menjawab tantangan dalam penyelenggaraan sensus ekonomi ini. FGD yang dilakukan bertujuan untuk menemukan pendekatan yang tepat dalam pengumpulan data yang akan dilaksanakan. “Kami berharap dengan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta dinas terkait, kesadaran pihak-pihak tersebut untuk memberikan data yang diperlukan dapat meningkat,” ungkap Nurul. Dalam persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi, Nurul menambahkan bahwa BPS akan mempersiapkan petugas yang akan melaksanakan pendataan. Mengingat pentingnya ketelitian dan kelengkapan data yang dikumpulkan, BPS akan mengadakan pelatihan untuk para petugas sensus. Pelatihan ini direncanakan agar semua petugas memiliki standar dan pemahaman yang sama, sehingga hasil wawancara yang dilakukan akan menghasilkan data yang berkualitas tinggi. “Pelatihan biasanya kita adakan satu bulan sebelum pelaksanaan sensus. Selain itu, kami juga akan memberikan honor kepada para petugas dari anggaran negara (APBN) melalui BPS setiap bulan. Selama pelatihan, mereka akan mendapatkan fasilitas seperti transportasi, makanan, dan lain-lain,” jelas Nurul. ANTARA