BATAM –
**Borneonews - Natuna**, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, yang terletak di Kepulauan Riau, telah mengadakan sosialisasi mengenai peraturan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh kepala desa yang berada di Pulau Bunguran Besar. Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna, Siswandi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan pada hari Kamis, 3 Oktober, di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut berlangsung selama satu hari penuh. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik serta meningkatkan wawasan kepada para peserta mengenai pentingnya netralitas kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Siswandi berharap informasi yang diperoleh dapat dibagikan oleh kepala desa kepada masyarakat luas. Dia juga menekankan bahwa akan selalu ada perbedaan pilihan akibat adanya beberapa pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di daerah tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan, melainkan justru mempererat ikatan persaudaraan antarwarga. Selanjutnya, Siswandi menyatakan bahwa kesuksesan Pilkada sangat bergantung pada kerjasama semua elemen, termasuk penyelenggara pemilu, anggota TNI dan Polri, pemerintah, serta organisasi masyarakat. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menyukseskan pelaksanaan pemilihan tersebut. Dia menambahkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa tidak diperkenankan untuk hadir dalam kampanye tatap muka pasangan calon. Namun, mereka diperbolehkan untuk menghadiri dan menyaksikan debat antar calon. "Perbedaan yang ada seharusnya menjadi warna dalam Pilkada, sehingga kita perlu menanggapi perbedaan tersebut dengan sikap yang positif,” ujarnya. Sementara itu, Pelaksana ASN Bawaslu Kabupaten Natuna, Hanapi, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa para kepala desa memahami posisi mereka dalam konteks netralitas selama pelaksanaan pemilihan yang akan datang. “Acara ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran netralitas yang mungkin dilakukan oleh kepala desa,” tambahnya. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari para kepala desa di Pulau Bunguran Besar serta kader pengawas partisipatif (KPP). Kegiatan ini melibatkan berbagai narasumber yang berasal dari KPU, Bawaslu, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. ANTARA