JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang sejalan dengan sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang diterima masyarakat harus terintegrasi dengan peluang kerja yang tersedia untuk memastikan bahwa para lulusan memiliki kepastian mengenai jalur karier mereka, terutama sejak tingkat SMA. Rieke mengungkapkan bahwa fokus pada penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi dengan pendidikan menjadi sangat penting. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingginya angka pengangguran yang sedang melanda Indonesia. Dalam konteks ini, Rieke siap untuk menjalankan peran sebagai wakil rakyat dan berupaya menyelesaikan berbagai hambatan yang belum teratasi oleh pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya berkaitan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan akan mencapai angka signifikan pada tahun 2024. Ia menekankan bahwa sekitar 100.000 orang sudah tercatat mengalami PHK tahun ini. Lebih jauh, Rieke menegaskan pentingnya pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan vokasi dan politeknik di Indonesia tetap relevan dengan tuntutan industri yang ada saat ini. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, juga menegaskan komitmennya dalam menangani masalah PHK dan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan transformasi pada Balai Latihan Kerja (BLK). Upaya ini bertujuan untuk menekan kesenjangan keterampilan antara calon pekerja dan pencari tenaga kerja. Menteri Ida menambahkan bahwa pelatihan perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Oleh karena itu, transformasi BLK terus dilakukan dengan menghubungkan dan mencocokkan (*link and match*) antara kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga mendirikan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK, dan industri. FKLPI memperhatikan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta kebijakan pembangunan daerah tempat BLK beroperasi. Terakhir, Menteri Ida menekankan pentingnya dialog terbuka dengan pengusaha dan pekerja untuk menekan angka pengangguran. Ia memberikan imbauan kepada pengusaha agar tidak terburu-buru mengambil keputusan PHK karyawan, melainkan mempertimbangkan berbagai pilihan alternatif di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami penurunan. ANTARA