PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah dan Muhammad Darwis SH.Mkn, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Mereka bertekad untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta akan memprioritaskan hasil-hasil tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat. Agus mengungkapkan, setelah dilantik, langkah awal yang akan dia ambil adalah membangun komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan yang meliputi Kubu Raya dan Mempawah. Ia berkomitmen untuk menyerap aspirasi mereka dengan cepat dan tepat, demi memenuhi kebutuhan yang ada di kedua kabupaten tersebut. "Esensi dari tugas saya adalah memberikan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan menjawab kebutuhan mereka dengan respons yang sigap," jelas Agus dalam pernyataannya di Pontianak. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung dengan masyarakat. Dalam rangka menyusun program dari usulan pokok pikiran yang telah diajukan sebagai anggota DPRD, Agus berencana untuk melakukan pertemuan langsung dan diskusi dengan masyarakat untuk merumuskan program yang relevan. Dengan pengalaman sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus memiliki pemahaman mendalam mengenai pengelolaan aspirasi rakyat. Agus menjelaskan bahwa dalam pembahasan Musrenbang yang dijadwalkan awal tahun 2025, semua usulan yang telah diajukan akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat. "Sebagai langkah awal, saya akan mengadakan pertemuan dengan konstituen sebelum Musrenbang dilaksanakan, guna mendengarkan keluhan dan harapan mereka," tambahnya. Di sisi lain, Muhammad Darwis SH.Mkn juga menyatakan tekadnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa selama masa kampanye, ia banyak mendengar keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya dan Kalimantan Barat secara keseluruhan yang masih membutuhkan perhatian serius. Hal ini menjadi salah satu perhatian utama Darwis dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Darwis menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur, terutama di daerah pedesaan yang aksesnya terbatas. "Jalan yang rusak dan tidak terawat menyulitkan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menjadi hak dasar mereka," ungkapnya. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mengusulkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih optimal. Lebih lanjut, Darwis menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur. "Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat serta dukungan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang inovatif," ujarnya. Dia bertekad untuk mendorong kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara anggota DPRD dan masyarakat, diharapkan akan tercipta sinergi dalam pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat Kalimantan Barat. Langkah-langkah strategis yang diambil diharapkan pun dapat mempercepat realisasi program-program pembangunan, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. ANTARA