JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengungkapkan berbagai strategi yang telah disusun oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menjelaskan bahwa ada beberapa program bantuan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas belanja masyarakat. Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui implementasi program perlindungan sosial atau *social protection*, termasuk di dalamnya Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan bantuan sosial yang terkait dengan kebutuhan pangan. Sebagai contoh, bantuan berupa beras, daging ayam, dan telur dijadwalkan akan disalurkan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember mendatang. Inisiatif tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat. Revisi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga menjadi salah satu fokus terbaru. Airlangga mencatat bahwa tingkat partisipasi dalam program ini cukup rendah, sehingga pemerintah berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada, agar masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara maksimal. Untuk itu, pemerintah juga akan menyesuaikan manfaat JKP dengan merujuk pada program Kartu Prakerja yang memberikan insentif pelatihan kerja. Di bawah program tersebut, peserta mendapatkan beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta, sedangkan manfaat yang diterima oleh peserta JKP saat ini masih jauh dari angka tersebut. Airlangga percaya bahwa perbaikan dalam JKP dapat berfungsi sebagai salah satu bantalan ekonomi yang solid, terutama bagi masyarakat kelas menengah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator juga menginformasikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan lain untuk mendukung kelompok ini. Kebijakan insentif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik menjadi salah satu contohnya. Mengingat sektor properti dan otomotif merupakan bagian penting dari konsumsi di kalangan masyarakat kelas menengah, kebijakan ini dinilai sangat relevan. Selain insentif tersebut, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk dukungan lain bagi masyarakat kelas menengah, termasuk subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari kelas menengah. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memberikan akses kepada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih dalam perekonomian nasional. ANTARA