JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, mengemukakan bahwa penguatan posisi kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan memiliki akar penyebab yang terkait dengan ketidakmampuan Israel dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang ditetapkan untuk mengakhiri konflik di Lebanon pada tahun 2006. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh *CNN*, Bou Habib menegaskan, "Seandainya saja Israel benar-benar menjalankan Resolusi 1701 secara konsisten, mungkin Hizbullah tidak akan mendapatkan pengaruh dan ketahanan yang sekuat saat ini di Lebanon Selatan." Pernyataan ini disampaikan sebelum terjadinya serangan rudal Iran yang ditujukan ke Israel pada hari Selasa. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 dibuat untuk menghentikan konflik antara Israel dan Hizbullah, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati batas yang dikenal sebagai "Garis Biru." Garis tersebut merupakan batas penarikan pasukan dari kedua belah pihak sepanjang 120 kilometer yang terletak di perbatasan Israel-Lebanon. Setiap pelanggaran terhadap batas ini oleh salah satu pihak akan dianggap sebagai pelanggaran Resolusi 1701. Lebih lanjut, Bou Habib menekankan bahwa Perdana Menteri Najib Mikati sering mengulangi bahwa keputusan terkait perang tidak berada di tangan mereka, meskipun seharusnya hal tersebut menjadi otoritas pemerintah. Sebab, kondisi di Lebanon Selatan berada di luar kendali mereka. Ia menyatakan, "Keberadaan Hizbullah sebagai gerakan perlawanan di Lebanon Selatan menunjukkan adanya pendudukan yang sedang terjadi." Peningkatan ketegangan di Timur Tengah mencuat seiring dengan intrusi tentara Israel ke perbatasan Lebanon pada hari Senin serta serangan rudal dari Iran ke Israel pada hari Selasa. Mengingat situasi keamanan yang kian memburuk, sejumlah negara terpaksa mengambil langkah untuk mengevakuasi warga negaranya dari Lebanon demi menjaga keselamatan mereka. ANTARA