JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Lembaga Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Labor Institute, memberikan rekomendasi kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk mengembangkan infrastruktur yang mampu menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks ini, revitalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dianggap penting sebagai salah satu langkah untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan. Sekretaris Eksekutif Indonesia Labor Institute, Andy William Sinaga, mengemukakan bahwa penciptaan lapangan kerja dapat dioptimalkan dengan menerapkan strategi *link and match* dalam pelatihan serta akses yang memadai ke *market*. Selain itu, perlu adanya *supporting financing* yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro yang telah menjalani pelatihan. Hal ini menjadi respon atas meningkatnya fenomena PHK yang terjadi di berbagai sektor, dengan menciptakan desain besar untuk pengembangan sektor usaha mikro. Lebih lanjut, Andy menambahkan bahwa dukungan finansial kepada calon pelaku sektor informal juga sangat penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dukungan ini akan mencegah pekerja formal yang terkena PHK, yang kemudian beralih menjadi pelaku usaha sektor informal, untuk tidak harus mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) mereka. Dalam konteks penciptaan lapangan kerja di sektor usaha mikro, Prabowo juga disarankan untuk mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar lebih aktif dalam memperluas partisipasi sektor usaha mikro. Andy menekankan pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai aktor yang bisa membantu pembinaan bagi para pelaku usaha mikro. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak dari gelombang PHK yang terjadi saat ini dapat dikelola lebih baik. Kebijakan yang diusulkan ini diharapkan mampu memperlambat penurunan jumlah kelas menengah di masyarakat, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. ANTARA