BANDUNG –
**Borneonews - Cirebon**, Pemerintah Kota Cirebon, yang terletak di Jawa Barat, telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan Keraton Kasepuhan. Konflik ini muncul akibat adanya sejumlah pihak yang mengklaim diri mereka sebagai pewaris Sultan, sehingga menciptakan ketegangan di antara keluarga keraton. Dalam pernyataannya, Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk berperan sebagai penghubung komunikasi dalam menyelesaikan masalah ini. Meski demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan secara mendalam dalam urusan yang berkaitan dengan internal keluarga keraton. Hal ini diungkapkan Agus dalam sebuah pernyataan di Cirebon pada hari Kamis. Agus menambahkan, "Kami sangat prihatin dengan polemik yang kian berkembang. Ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah provinsi dan pusat. Kami siap memfasilitasi dialog, namun keputusan akhir dan penyelesaian harus berasal dari pihak keluarga keraton itu sendiri." Belum lama ini, Pemkot Cirebon telah berupaya mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi. Sayangnya, usaha tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbeda terkait permasalahan ini. Agus menekankan bahwa mediasi hanya akan efektif jika semua pihak yang terlibat dalam konflik bersikap sabar dan memprioritaskan kepentingan bersama demi kemajuan keraton. "Pada dasarnya, kami hanya dapat bertindak sebagai mitra komunikasi, dan kami siap memfasilitasi dialog apabila semua pihak sudah sepakat tentang penyelesaian konflik ini," ucapnya. Penting bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk segera menyelesaikan persoalan mengenai klaim keturunan Sultan tersebut. Hal ini untuk menghindari dampak negatif yang berpotensi mengganggu sektor pariwisata serta keberlangsungan kebudayaan di Kota Cirebon. Ia juga mengingatkan, "Konflik yang berkepanjangan dapat merusak citra Keraton Kasepuhan, yang merupakan salah satu aset budaya dan pariwisata Cirebon. Sebetulnya, ini hanya merupakan salah paham, namun beragam tanggapan yang muncul justru memicu keributan." Mengacu pada sumber informasi yang tersedia, konflik internal ini mulai mencuat sejak tahun 2020 saat PRA Luqman Zulkaedin resmi dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada momen itu, Luqman dilantik untuk menggantikan mendiang ayahnya, PRA Arief Natadiningrat, yang menjabat sebagai Sultan Sepuh XIV. Sejak saat itu, sejumlah pihak muncul dengan klaim sebagai pewaris asli dan meragukan keabsahan keturunan keraton yang sedang berkuasa saat ini sebagai *dzuriat* atau keturunan Sunan Gunung Jati. Ketegangan kembali meningkat setelah insiden yang terjadi di Alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon pada hari Rabu, 2 Oktober. Insiden tersebut dipicu oleh klaim seseorang bernama Heru Nursamsi yang menyatakan diri sebagai Sultan Sepuh, yang kemudian memicu reaksi dari masyarakat serta pihak keraton. ANTARA