JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ahmad Muzani, seorang politisi dari Partai Gerindra, baru saja dilantik sebagai Ketua MPR RI untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, pada tahun 2017, ia dikenal sebagai sosok yang berani ketika melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI. Dalam momen itu, Muzani menolak hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena ia percaya tindakan tersebut berpotensi melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. Tindakan beraninya itu diakhiri dengan keputusan fraksinya untuk *walk out*, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Keberadaan Muzani di Partai Gerindra cukup signifikan, mengingat partai ini sejak berdirinya pada tahun 2008, berada di luar pemerintahan hingga 2019. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada tahun 2016, ia sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kini ia mengambil peran baru, menggantikan Bambang Soesatyo, dan menempati kursi tertinggi di lembaga legislatif sebagai Ketua MPR RI. Di hadapan para wakil rakyat saat pidato pertamanya, Muzani menekankan pentingnya menerapkan gaya hidup sederhana. Ia menyadari tantangan yang dihadapi wakil rakyat ke depan akan semakin kompleks dan tidak mudah. Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 15 Juli 1968. Sejak muda, ia aktif dalam berbagai organisasi dan pernah menjabat sebagai pemimpin di Pelajar Islam Indonesia (PII). Ia melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, di mana keahliannya membawanya berkarir sebagai wartawan serta penyiar radio. Pengalamannya dalam dunia media memfasilitasi langkahnya ke ranah politik, termasuk keterlibatannya dalam Partai Bintang Reformasi yang dipelopori oleh K.H. Zainuddin MZ. Selain berkarir di bidang politik, Muzani juga memiliki pengalaman di dunia usaha, di mana ia bekerja sebagai manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto. Hubungan dekatnya dengan Prabowo membuka jalan bagi Muzani untuk bergabung dengan Gerindra menjelang pemilihan umum 2009, di mana ia terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014. Selama periode pertama kalinya sebagai legislator, ia memegang posisi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan tetap aktif berkiprah dalam internal partai serta berbagai organisasi. Kemudian, pada periode kedua, 2014-2019, ia kembali terpilih dan menduduki jabatan strategis sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra serta Sekretaris Jenderal DPP pada tahun 2015. Di tengah peranannya sebagai wakil rakyat, Muzani tidak tinggal diam ketika menemukan kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan masyarakat. Salah satu tindakan nyata dilakukan pada akhir tahun 2014, di mana ia menyerukan pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang diambil pemerintah saat itu bertentangan dengan harapan masyarakat. Di tahun 2015, ia juga mengajukan penundaan kenaikan tunjangan anggota DPR, seiring dengan perlambatan ekonomi yang terjadi. Selain itu, pada tahun 2016, ia mendorong penundaan proses reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, meminta agar keputusan pengadilan dihormati karena proses hukum masih berlangsung. Muzani, yang memimpin Fraksi Partai Gerindra, turut berkontribusi pada pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh negeri. Sebagai Ketua MPR, salah satu tugas awal Muzani adalah mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang. Pasangan tersebut didukung oleh koalisi partai politik yang kuat dan memiliki jumlah kursi yang signifikan di DPR, meskipun PDI Perjuangan belum bergabung. Menghadapi tantangan politik yang terus berubah di dalam negeri, ditambah dengan isu-isu internasional yang semakin kompleks, pekerjaan Muzani di MPR tidak akan mudah. Ia mengungkapkan dalam pidato perdananya bahwa pemerintah harus memanfaatkan pengaruhnya untuk meredam konflik di kawasan Timur Tengah. Kedepannya, Muzani berharap agar MPR dapat terus menjadi simbol kebangsaan dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara, demi memperkuat persatuan di antara perbedaan. Rakyat Indonesia kini menantikan kontribusi positif dari Muzani sebagai Ketua MPR untuk membawa bangsa menuju kemajuan. ANTARA