JAKARTA –
**Borneonews - Ambon**, Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat kelas menengah yang mengalami kerentanan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan proporsional meskipun di tengah keadaan yang sulit. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan proses sinkronisasi dan pembaruan data mengenai jumlah masyarakat kelas menengah yang terdampak PHK. Tim dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tengah bekerja keras untuk memperoleh informasi yang akurat. “Beberapa di antara mereka sebenarnya masuk dalam kategori kelas menengah, namun akibat PHK, status mereka berubah menjadi lebih rentan, bahkan bisa menjadi miskin,” ungkapnya saat berada di Kota Ambon, Maluku, setelah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa antara Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 46.240 pekerja mengalami PHK. Sementara sepanjang tahun 2023, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan mencapai 57.923 orang. Kementerian Sosial menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendapatkan data terkini yang valid mengenai jumlah masyarakat kelas menengah yang terimbas PHK. Kerja sama ini juga melibatkan pemerintah daerah dan tenaga pendamping keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan tujuan memperoleh data yang lebih akurat, termasuk yang sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Kami berupaya agar data yang kami miliki benar-benar akurat. Semakin akurat datanya, khususnya yang berhubungan dengan NIK, maka tindakan yang diambil juga akan lebih tepat. Kami terus berupaya menyempurnakan dan mengintegrasikan data antar lembaga sebelum akhirnya mengambil langkah selanjutnya,” tegasnya. ANTARA