JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada hari Kamis, beliau menegaskan pentingnya program perlindungan sosial sebagai salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Program Keluarga Harapan. Pemerintah juga meningkatkan program bantuan pangan, dan menegaskan bahwa bantuan berupa beras, daging ayam, serta telur ayam akan kembali didistribusikan pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Di samping itu, pemerintah berencana untuk merevisi manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mengingat rendahnya jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini melalui badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang terdampak. Rencana penyesuaian manfaat JKP ini juga akan merujuk pada program Kartu Prakerja, terutama terkait insentif pelatihan pekerjaan. Dalam program Kartu Prakerja, setiap peserta mendapatkan insentif pelatihan senilai Rp3,5 juta (sekitar *US$226,16*). Menurut menteri, nilai manfaat pelatihan yang diterima oleh peserta JKP masih jauh di bawah angka tersebut. Menteri mengungkapkan rasa optimis bahwa perbaikan dalam program JKP dapat memberikan dukungan bagi masyarakat, terutama bagi kelas menengah. Untuk sektor ini, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan lain, seperti penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah dan kendaraan listrik. Langkah tersebut diambil karena sektor properti dan otomotif merupakan dua komoditas paling signifikan bagi kelas menengah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan lain untuk mendukung kelas menengah, termasuk subsidi energi dan listrik, penyediaan asuransi kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, serta insentif pendidikan. Pemerintah pun terus mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari pendukung kelas menengah, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan suku bunga rendah. Hal ini diharapkan dapat menstimulus sektor ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ANTARA