SURABAYA –
**Borneonews - Tulungagung**, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, secara resmi meresmikan kawasan kuliner halal yang terletak di Pasar Sore, Kabupaten Tulungagung, pada hari Kamis. Kehadiran kawasan ini menjadi yang pertama di provinsi Jawa Timur, dan diharapkan dapat dijadikan contoh bagi daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dalam acara peresmian, Adhy menyatakan bahwa peluncuran kawasan kuliner halal ini merupakan langkah awal yang signifikan. Ia berharap agar model kerjasama yang telah dikembangkan di Tulungagung dapat diadopsi dan ditiru oleh kabupaten dan kota lainnya. "Kita mendukung ini sebagai contoh, dan kami siap untuk kolaborasi lebih lanjut," tuturnya. Pentingnya keberadaan kawasan kuliner halal ini, menurut Adhy, terletak pada strategi dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkelanjutan serta berkualitas. "Kita tidak hanya fokus pada industri *halal* dan *halal tourism*, tetapi juga pada *halal food*, sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas kualitas dan kehalalan produk bagi masyarakat," tambahnya. Sebagai salah satu pilar ekonomi daerah, sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di Jawa Timur merupakan tulang punggung perekonomian provinsi ini. Pada tahun 2022, kontribusi KUMKM mencapai sekitar 58,36 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, dengan nilai mencapai Rp1.593,67 triliun. Di tahun berikutnya, angka tersebut meningkat menjadi 59,18 persen atau sebesar Rp1.747,991 triliun. Dalam kerangka ini, Adhy menjelaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi halal, agar KUMKM dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada. Dukungan infrastruktur halal juga diperkuat dengan adanya 12 lembaga pemeriksa halal, 47 lembaga pendampingan proses produk halal, serta 42 rumah potong hewan dan 44 rumah potong unggas yang telah bersertifikat halal. Terdapat juga 305 juru sembelih yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). "Keberadaan kawasan kuliner halal ini perlu dirawat dengan baik, antara lain melalui penataan lingkungan yang apik serta penyediaan area parkir yang mencukupi," tutur Adhy. Dengan langkah tersebut, diharapkan kawasan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Adhy juga mencatat pertumbuhan sektor industri *halal* di Jawa Timur yang menunjukkan perkembangan yang positif. Penyesuaian dalam regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk, termasuk makanan dan minuman, yang awalnya dijadwalkan pada 17 Oktober 2024, kini diundur menjadi 17 Oktober 2026. "Kita akan mempercepat proses ini dengan cara berkolaborasi dengan berbagai lembaga agar cakupan sertifikasi dapat terjamin," pungkasnya. Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), selama tiga tahun terakhir hingga 20 September 2024, telah diterbitkan sebanyak 364.094 sertifikat halal untuk 263.706 pelaku usaha di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini salah satu yang terdepan secara nasional. "Kita ingin memastikan agar Jawa Timur dapat menjadi yang teratas dalam penerbitan sertifikat halal," tegasnya. Lebih jauh, dalam laporan *State of The Global Islamic Economy* (SGIE) untuk tahun 2023/2024, disebutkan bahwa impor produk halal dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mencapai nilai 359 miliar dolar AS pada tahun 2022. Prediksi menunjukkan angka ini akan meningkat hingga 7,6 persen setiap tahun, menjadi 492 miliar dolar AS pada tahun 2027. Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Adhy juga menyerahkan sertifikat halal beserta fasilitas lain seperti sistem *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Ia juga memberikan bantuan dari Baznas berupa rombong bernilai Rp5 juta dan modal usaha senilai Rp1,5 juta. ANTARA