BANDA ACEH –
**Borneonews - Banda Aceh**, Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, menegaskan bahwa integrasi perencanaan pembangunan antara kabupaten dan gampong (desa) merupakan langkah strategis dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Iswanto menyoroti perlunya kerjasama semua pihak dalam pengentasan kemiskinan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia menyatakan bahwa masyarakat, termasuk pemerintahan gampong, serta badan usaha milik negara dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato yang dibacakan oleh Asisten II Sekdakab M Ali saat rapat koordinasi yang membahas monitoring, evaluasi, verifikasi, dan validasi pemutakhiran data dalam program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Aceh Besar, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah program prioritas pembangunan dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai badan usaha baik milik daerah maupun swasta. Rahmawati, Kepala Bappeda Aceh Besar, mengungkapkan bahwa per akhir tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut masih berada di level 2,75 persen. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang lebih intensif dan terarah untuk mencapai target penghapusan angka tersebut menjadi 0 persen. Menurutnya, melalui kerja keras serta sinergi yang baik antara semua elemen masyarakat, upaya ini dipastikan dapat tercapai. Rahmawati juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan memberikan dampak pemberdayaan, bukan sekadar bantuan langsung. Selanjutnya, ia mengusulkan perluasan peraturan bupati terkait pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan berdasarkan potensi masing-masing daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, optimisme untuk menanggulangi kemiskinan semakin meningkat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi saat ini. ANTARA