BOGOR –
**Borneonews - Kota Bogor**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, yang terletak di Jawa Barat, menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam hal ini, DPRD mengingatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Bagian Hukum Pemerintah Kota agar aktif memastikan bahwa ASN tetap objektif dan tidak terlibat dalam politik praktis. Karnain Asyhar, yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, menekankan bahwa pelaksanaan netralitas ASN harus mengacu pada surat keputusan bersama dari para menteri. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya pemberian sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar ketentuan tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kami sangat berharap dengan adanya kolaborasi antara Bagian Hukum, Kesbangpol, dan pengawasan yang ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka netralitas ASN dapat terjaga," ungkap Karnain di Kota Bogor pada hari Kamis. Di sisi lain, anggota Komisi I DPRD, Desy Yanthi Utami, menyarankan agar Bawaslu lebih aktif melakukan pengawasan di platform media sosial. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa dalam Pilkada 2018 terdapat beberapa insiden yang menunjukkan ketidaknetralan ASN, yang dapat terungkap melalui postingan di media sosial. "Karenanya, kami berharap Bawaslu dapat meningkatkan intensitas pengawasan melalui tim siber," lanjut Desy. Selain itu, anggota lainnya, Anna Mariam Fadhilah, juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meningkatkan kualitas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjelang Pilkada 2024. Ia menyoroti bahwa langkah-langkah pencegahan dan pengawasan terhadap ketidaknetralan ASN perlu ditingkatkan. Menurut informasi dari KPU Kota Bogor, sebanyak 13.770 orang akan direkrut untuk menjadi petugas KPPS, yang nantinya akan ditempatkan di 1.530 tempat pemungutan suara (TPS). "Beberapa kasus yang terjadi pada pemilu sebelumnya harus menjadi perhatian terkait kemampuan petugas KPPS dalam menjalankan tugas mereka. Kami meminta KPU untuk lebih serius dalam memberikan pelatihan agar para petugas dapat menghadapi berbagai situasi," tutupnya. ANTARA