JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan *Portal Aksesi* Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta *Informasi Aksesi* INA OECD. Platform digital ini dirancang khusus untuk memfasilitasi dan memperlancar proses aksesi Indonesia ke dalam OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses kerja. Dengan adanya platform digital ini, diharapkan waktu yang diperlukan untuk melanjutkan proses aksesi dapat dipercepat. Airlangga menekankan, "Indonesia adalah negara pertama yang memulai proses ini dengan dukungan teknologi digital." Semua pemangku kepentingan di Indonesia kini memiliki akses untuk memantau perencanaan, mengikuti perkembangan, menyimpan dokumen secara digital, serta mengelola kalender kegiatan mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan aman. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kolaborasi yang lebih baik di antara berbagai entitas. Lebih jauh lagi, sistem ini juga terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Airlangga menegaskan bahwa peluncuran Portal Aksesi OECD dan INA OECD merupakan langkah konkret dalam mempercepat reformasi di berbagai sektor penting, seperti perekonomian, digitalisasi, dan tata kelola pemerintahan. "Proses aksesi adalah hal yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terhubung satu sama lain. Dengan memanfaatkan platform digital ini, kolaborasi dan komunikasi secara online akan lebih aman dan terstruktur," ungkapnya. Dalam acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa menjadi anggota penuh OECD memerlukan adanya reformasi dalam 242 instrumen yang ada. Ini mencakup semua kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan sendiri. Instrumen yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan meliputi aspek-aspek seperti perpajakan, penganggaran, dana pensiun, asuransi, perlindungan lingkungan, serta hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta kebijakan pasar keuangan secara umum. Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk kebijakan perdagangan dan investasi, agar proses aksesi dapat berjalan dengan baik dan efektif. ANTARA