BANDAR LAMPUNG –
**Borneonews - Bandarlampung**, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, menyoroti pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan alokasi belanja iklim. Langkah ini dianggap krusial untuk menangani masalah perubahan iklim yang semakin mendesak. Dalam kajian fiskal regional, terdapat analisis tematik yang kali ini akan mengeksplorasi fenomena serta dampak perubahan iklim terhadap sektor perekonomian di Lampung. Dody menekankan bahwa perlu ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasi isu ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan alokasi belanja iklim oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa anggaran dan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Lampung menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,79 miliar dengan realisasi Rp2,66 miliar. Pada tahun 2021, anggarannya naik menjadi Rp7,18 miliar, tetapi realisasi hanya mencapai Rp4,57 miliar. Kemudian, pada tahun 2022, alokasi anggaran terkait masalah ini mencapai Rp12,84 miliar, dengan realisasi Rp7,01 miliar. Untuk tahun 2023, anggaran ditetapkan sebesar Rp20,45 miliar dan realisasi sudah mencapai Rp19,27 miliar. Dody juga menyampaikan tentang alokasi pemerintah pusat melalui program belanja negara yang totalnya mencapai Rp4,15 triliun. Kategori-kategori pembiayaan ini termasuk program ketahanan sumber daya air yang dialokasikan sebesar Rp2,77 triliun serta program infrastruktur konektivitas senilai Rp541,14 miliar. Selain itu, ada juga program perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki anggaran Rp537,48 miliar, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp152,56 miliar, serta ketersediaan dan konsumsi pangan berkualitas Rp131,38 miliar. Selain itu, Dody menambahkan bahwa untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik terkait perubahan iklim, Lampung telah menerima suntikan dana sebesar Rp59,26 miliar hingga Juni 2024 dari pagu Rp209,75 miliar. Di tahun 2023, alokasi DAK tercatat Rp200,9 miliar dengan pagu Rp213,8 miliar. Alokasi dana desa untuk perubahan iklim di Lampung juga menunjukkan catatan yang signifikan, dimana di tahun 2024 pagu mencapai Rp299,96 miliar dan pada tahun 2023 telah teralokasi Rp587,27 miliar. Dody menjelaskan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya terbatas pada belanja. Transformasi kebijakan yang terkait dengan rencana aksi daerah untuk gas rumah kaca di Provinsi Lampung juga diperlukan agar menjadi kebijakan pembangunan rendah karbon yang lebih efektif. Ia menekankan pentingnya perencanaan program yang kolaboratif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Peningkatan alokasi belanja iklim dalam APBD di tahun 2023, yang hanya tercatat 3,4 persen dari total anggaran, menjadi sorotan. Ada juga kebutuhan untuk menurunkan target emisi gas rumah kaca dalam indikator kinerja pemerintahan di semua tingkat, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Dody menyerukan adanya dorongan *political will* dari pemerintah pusat, kepala daerah, perangkat daerah, dan DPRD untuk menyelesaikan isu ini dengan cepat dan tepat. Saat ini, fenomena iklim di Lampung menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Misalnya, terjadi kenaikan suhu udara tertinggi di Kabupaten Lampung Utara sebesar 2 derajat Celsius dari suhu maksimum di Lampung, yang mencapai 38 derajat Celsius. Kenaikan permukaan laut juga mengancam empat pulau, yaitu Pulau Sagama, Pulau Sekopong, Pulau Kubur, dan Pulau Umang, yang berpotensi tenggelam. Selain itu, enam kabupaten dan kota mengalami perubahan pola hujan yang berujung pada kekeringan ekstrem. Sekitar 765 hektare sawah terkena dampak pada tahun ini. Fenomena El Nino pada tahun 2023 juga memicu kontraksi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,97 persen. Perubahan suhu laut dan arusnya berpotensi mengganggu habitat rajungan, mengakibatkan penurunan populasi yang merugikan pendapatan nelayan, serta menggeser lokasi penangkapan ikan. Ini menambah deretan masalah kesehatan yang muncul, termasuk potensi peningkatan kasus penyakit seperti DBD, malaria, dan pneumonia. ANTARA