JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Keberlanjutan ketahanan pangan merupakan aspek yang sangat penting bagi Indonesia, terutama setelah negara ini mengalami dampak dari fenomena *El Nino* yang berkepanjangan. Dalam kondisi ini, pemerintah terpaksa mengambil langkah darurat dengan mengimpor beras untuk menjaga ketersediaan stok pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa fenomena *El Nino* dapat mulai dirasakan pada bulan Juni 2023 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2023. Fenomena ini, yang berkaitan dengan pemanasan global, menyebabkan beberapa negara mengalami gagal panen, sehingga ketergantungan pada impor menjadi hal yang tidak terhindarkan. Namun, perlu dicatat bahwa mengandalkan impor tidak dapat menjadi solusi jangka panjang. Melihat pengalaman tersebut, penting bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pencapaian swasembada pangan di masa depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kegagalan panen memaksa Indonesia untuk melakukan impor beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, ada kekurangan sekitar 4 juta ton stok beras, yang berarti 7 juta ton tambahan diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Namun, kebijakan tersebut tentu saja berdampak pada ketahanan ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan terobosan lain guna menjaga ketersediaan pangan nasional. Berdasarkan potensi pertanian yang dimiliki, Indonesia berpeluang meraih kembali swasembada pangan dan bahkan melampaui negara-negara besar yang selama ini menjadi produsen utama. Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan *El Nino* adalah pengelolaan irigasi yang efektif. Dalam menghadapi musim kemarau panjang, ketergantungan pada sistem irigasi konvensional menjadi tantangan tersendiri. Alternatif yang dapat diambil adalah dengan memompa air dari sungai secara langsung. Namun, tindakan ini melanggar peraturan dan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menangani kondisi darurat ini demi menyelamatkan pasokan pangan nasional. Sulaiman juga menekankan bahwa krisis pangan dapat berujung pada krisis politik. Oleh karena itu, ketersediaan air dan pupuk yang mencukupi menjadi hal yang esensial dalam menghadapi tantangan ini. Selanjutnya, pemerintah Indonesia memiliki rencana aksi untuk mencapai ketahanan pangan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Melalui pembangunan waduk dan bendungan, diharapkan seluas 3 juta hektar lahan pertanian dapat terwujud, sehingga produksi beras dapat meningkat menjadi antara 15 hingga 30 juta ton per tahun. Ini akan menciptakan tidak hanya swasembada, tetapi juga surplus yang memungkinkan untuk diekspor. Namun, pencapaian ini memerlukan modernisasi sistem pertanian. Jika metode tradisional membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan suatu tugas, teknologi pertanian modern dapat menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Selain itu, perluasan jumlah petani muda sangat dibutuhkan. Saat ini, banyak petani yang telah lulus dari institusi pendidikan tinggi, dan mereka akan lebih tertarik untuk menjalani profesi ini jika hasil pertanian yang diperoleh sebanding dengan harapan mereka. Oleh karena itu, perlu dibentuk klaster pertanian modern. Semua alat pertanian modern harus disediakan, agar laba dari metode pertanian yang canggih bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp30 juta per bulan. Hasil yang menjanjikan ini diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk beralih ke sektor pertanian. Selanjutnya, perlu juga dipersiapkan kebijakan hilirisasi sektor pertanian. Dengan kebijakan ini, produk pertanian tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan dalam bentuk barang jadi. Langkah ini tentu memerlukan kerjasama lintas sektor antara petani, pelaku bisnis, dan pemerintah. Penciptaan iklim yang mendukung kepastian usaha menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan kolaborasi ini. Pengembangan pertanian modern memerlukan kebijakan yang menjamin kepastian hukum, terutama pada tahap awal ketika impor alat dan perlengkapan diperlukan. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Perkumpulan Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI), pengusaha Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa terwujudnya modernisasi pertanian sangat bergantung pada hadirnya para pengusaha, yang memerlukan jaminan hukum dalam berbisnis. Banyak pengusaha yang enggan terlibat dalam program pemerintah karena kekhawatiran terhadap masalah hukum. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan dapat memberi jaminan atas kepastian berusaha, dan menciptakan iklim yang kondusif harus menjadi salah satu program prioritasnya. Indonesia pernah mencatatkan swasembada beras pada tahun 1984, dan berhasil mengekspor sejumlah beras ke Vietnam dan Filipina. Djojohadikusumo juga menyoroti gagasan calon presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pangan bergizi guna mengatasi masalah gizi pada anak-anak, yang dapat mendukung tercapainya swasembada pangan, karena petani akan mendapatkan kepastian bahwa hasil mereka akan dibeli. Ketua PSMTI, Wilianto Tanta, juga menyatakan kesiapan pelaku bisnis untuk mendukung ketahanan pangan. Asosiasi tersebut telah menyiapkan sejumlah agenda untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian ke depan, termasuk memberikan pelatihan bagi petani muda. Gagal panen akibat *El Nino* seharusnya menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya menjalankan program pertanian yang berkelanjutan. Program pertanian harus ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem, yang dapat berdampak negatif pada sektor pertanian di masa mendatang. ANTARA