JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, memberikan penghargaan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas upayanya yang gigih dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengakuan tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada hari Kamis. Anas menilai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko Perekonomian menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Dalam lima tahun terakhir, terlihat adanya tren pertumbuhan yang positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan juga dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*). "Saya mengucapkan selamat atas kerja keras Kemenko Perekonomian yang telah memberikan dampak yang nyata," tuturnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan *SAKIP* pada tahun 2023, Kemenko Perekonomian memperoleh predikat Memuaskan dengan kategori A untuk Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, untuk capaian *SAKIP*, kementerian ini meraih predikat Sangat Baik dengan kategori BB. Prestasi ini lebih baik dibandingkan nilai rata-rata kementerian dan lembaga lainnya. Dalam kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, semua aspek tematik telah diterapkan untuk mendukung program-program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden. Kegiatan ini meliputi upaya penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi di seluruh penjuru tanah air. Anas juga menyampaikan bahwa meskipun terdapat pencapaian yang menggembirakan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan *SAKIP*, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh Kemenko Ekonomi. "Penting untuk terus menyederhanakan aplikasi dan meningkatkan operabilitasnya," ujarnya. Selanjutnya, Kemenko Perekonomian berperan sebagai koordinator dalam proses digitalisasi pemerintah daerah. Anas berharap agar kementerian ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk memangkas berbagai aplikasi yang ada dan mengintegrasikannya dengan baik. Ini bertujuan untuk sejalan dengan program transformasi digital yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. "Dengan menjadi pembina digitalisasi untuk pemerintah daerah, kami berharap Kemenko Perekonomian dapat memantau dan membantu pengintegrasian serta interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan tersebut," tambah Anas. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggarisbawahi pentingnya implementasi reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari tugas sehari-hari di Kemenko Perekonomian. Menurutnya, kinerja kementerian telah menunjukkan hasil yang positif bagi perekonomian Indonesia, dan pelaksanaan reformasi birokrasi membantu memastikan bahwa program-program yang dijalankan memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Saat ini, Kemenko Perekonomian bertanggung jawab atas 73 program prioritas dan reguler serta 21 penugasan khusus dan terus berupaya melaksanakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. "Kami akan terus mendorong semua jajaran di Kemenko Perekonomian untuk melakukan inovasi dan profesionalisme dalam tugas mereka agar dapat memberikan dampak positif yang tangible kepada masyarakat," tutup Airlangga. ANTARA