JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Kementerian Investasi Republik Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang melaksanakan upaya peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam hal kemudahan berusaha di tingkat pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Kota Jayapura, Papua, pada hari Kamis. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri dari Kementerian Investasi, Septiria Christina, mengungkapkan bahwa pemprov dan pemkab/pemkot diberi mandat untuk melaksanakan perizinan berusaha yang berbasis pada risiko tertentu. Penyelenggaraan ini dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki peran penting dalam manajemen perizinan. Christina menjelaskan bahwa manajemen perizinan yang diterapkan harus memenuhi prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparansi, integrasi, dan akuntabilitas. Tujuan dari semua langkah ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan lingkungan investasi dan kegiatan berusaha yang lebih mendukung. Menurutnya, semua ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menekankan perlunya reformasi dalam pelayanan publik, terutama di sektor perizinan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang lebih kondusif. Setelah melakukan serangkaian peningkatan kinerja di PTSP, rencananya akan diadakan kunjungan lapangan untuk memantau pelayanan publik di Kota Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya akan mengevaluasi inovasi yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP setempat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, baik dalam hal kepastian hukum maupun percepatan proses perizinan. Acara yang berlangsung selama dua hari ini juga dihadiri oleh DPMPTSP dari beberapa daerah lainnya, seperti Merauke, Papua, serta dari provinsi Maluku dan Maluku Tenggara Barat. Dalam kesempatan ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan serta inspirasi baru yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengelolaan DPMPTSP, memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah, dan mengoptimalkan pelayanan perizinan terintegrasi di daerah masing-masing. ANTARA