JAKARTA –
**Borneonews - Nusa Dua, Bali**, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menegaskan pentingnya pengembangan riset dalam menghadapi serangan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit di Indonesia. Kampanye ini sering kali menuduh sektor sawit sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa kelapa sawit justru merupakan salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Eddy menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat posisi kelapa sawit sebagai komoditas utama. Konsistensi dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja yang mencapai 16 juta pekerja menjadi bukti nyata. Dalam acara Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2024, yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Eddy menjelaskan bahwa kelapa sawit tidak hanya menjadi tulang punggung pengusaha, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada para pekebun dan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sektor kelapa sawit di Indonesia saat ini melibatkan sekitar 2,4 juta petani swadaya dan berkontribusi positif terhadap PDB sektor perkebunan, yang tercatat mencapai 3,25 persen pada kuartal II 2024. Dalam upaya menjaga industri ini tetap berkelanjutan, pemerintah telah menerapkan beragam praktik pertanian yang ramah lingkungan, salah satunya melalui skema sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang sudah ada sejak 2011 dan kini terus diperbarui. Sebagai upaya memperkuat riset di bidang ini, BPDPKS aktif mendanai dan memfasilitasi penyampaian hasil riset yang kolaboratif dengan lembaga penelitian. Eddy menyatakan bahwa tujuan dari acara PERISAI adalah untuk mendiseminasikan hasil riset yang telah didanai oleh BPDPKS kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan agar mereka dapat mengetahui perkembangan terbaru dari riset yang dilakukan. Pekan riset yang diselenggarakan setiap tahun ini juga bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara peneliti dan pelaku industri. Diharapkan hasil penelitian tidak hanya teronggok sebagai dokumen, tetapi dapat dioptimalkan, terutama untuk mendukung hilirisasi melalui program-program komersialisasi yang ada. Salah satu aspek menarik dari PERISAI 2024 adalah lomba riset bagi mahasiswa yang melibatkan partisipasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sepuluh finalis terbaik berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan dewan juri, yang diharapkan dapat menumbuhkan minat di kalangan mahasiswa untuk melakukan penelitian serta memperkuat industri kelapa sawit berbasis riset di masa depan. Dalam konteks regulasi, Eddy juga menjelaskan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan daya saing industri sawit dengan menurunkan pungutan ekspor sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024. Lebih jauh, ia menyoroti upaya Indonesia dalam mengatasi kebijakan anti-deforestasi yang dianggap diskriminatif, seperti *EU Deforestation Regulation* (EUDR). Eddy mengungkapkan bahwa Komisi Uni Eropa berpotensi menunda implementasi EUDR selama satu tahun, dan hal ini dapat menjadi momen berharga bagi Indonesia untuk memperbaiki ketelusuran produk sawit serta melakukan peremajaan perkebunan sawit. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menyebutkan bahwa penolakan terhadap penerapan EUDR tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga mendapat dukungan dari banyak pihak di Eropa, termasuk Kanselir Jerman, Olaf Scholz, yang meminta penangguhan regulasi tersebut. Beberapa pengusaha Eropa juga mengkhawatirkan dampak negatif dari regulasi anti-deforestasi terhadap bisnis mereka. Dengan penundaan selama satu tahun ini, Dida mengungkapkan harapannya agar hal ini menunjukkan niat baik dari Uni Eropa untuk mendengarkan pandangan dari negara-negara penghasil kelapa sawit. ANTARA