JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), Trioso Purnawarman, menyatakan bahwa program *Makan Bergizi Gratis* (MBG) yang diusulkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan harapan baru bagi peternak mandiri. Program ini direncanakan akan diluncurkan pada Januari 2025 dan diperkirakan dapat memberikan dampak positif, terutama bagi para peternak ayam mandiri. Pernyataan tersebut disampaikan Trioso dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Kolaborasi Antar Kelembagaan untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Unggas yang Adil dan Berkelanjutan" yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Acara ini diinisiasi oleh Forum Broiler Indonesia (FBI). Trioso mendorong para peternak ayam independen untuk mempertimbangkan diri menjadi mitra atau bahkan membentuk asosiasi. Hal ini sangat penting, terutama saat produksi unggas mengalami lonjakan, guna mencapai stabilitas harga serta mewujudkan rantai pasok yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kelebihan stok atau surplus biasanya berdampak negatif pada harga pembelian ayam ras hidup di tingkat peternak, yang sering kali mengalami kerugian. Menurutnya, meskipun keberadaan suplai yang berlebihan seharusnya dipandang sebagai keberhasilan dari kementerian terkait dalam produksi pangan berbasis hewan, situasi ini justru dapat menjadi tantangan bagi para peternak. Dalam perannya di Tim Percepatan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur, Trioso menyarankan peternak mandiri untuk bergabung dengan rumah potong hewan unggas serta pabrik pangan. Ia menekankan bahwa dalam kondisi saat ini, peternak tidak dapat berdiri sendiri untuk bersaing dengan pengusaha integrator yang lebih besar. Trioso merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yang mengatur agar pelaku usaha budidaya ayam dapat beroperasi dalam pola kemitraan. Namun, banyak peternak belum sepenuhnya memahami dan mengikuti saran pemerintah terkait program kemitraan ini. Dia percaya bahwa kemitraan tersebut membawa banyak keuntungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan penerapan sistem manajemen horizontal, para peternak dapat bersaing secara lebih efektif dengan pengusaha integrator. Saat ini, ia mencatat bahwa ada beberapa pelaku usaha pembibitan yang tidak memiliki pabrik pakan, sementara ada pabrik pakan yang tidak memiliki bibit, serta peternak yang tidak memiliki rumah potong. Situasi ini mengakibatkan kesenjangan yang tidak sehat antara perusahaan besar dengan peternak kecil. Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Maino Dwi Hartono, mengakui bahwa masalah kelebihan stok ayam hidup telah berlangsung cukup lama. Untuk mengatasi masalah oversupply dalam produksi ayam, pemerintah telah memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur untuk menangani isu stunting. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah mencapai 1,446 juta jiwa keluarga berisiko stunting di tujuh provinsi sepanjang tahun 2024. Dengan bantuan daging ayam seberat 1 kilogram dan sepuluh butir telur, program ini diharapkan dapat berlanjut di tahun berikutnya, dengan perluasan ke daerah-daerah baru. Maino juga menyambut baik pelaksanaan Program MBG oleh Badan Gizi Nasional, yang diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah oversupply yang ada saat ini. Ketua Forum Broiler Indonesia, Enday Hidayat, menambahkan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat antara peternak mandiri dan pengusaha integrator. Menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen, menurutnya, dapat berkontribusi pada terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan produk hukum yang jelas bagi para pelaku usaha sehingga keadilan dan keberlanjutan dapat terwujud. Forum ini dihadiri oleh berbagai organisasi dan komunitas, termasuk Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), serta beberapa instansi pemerintah. ANTARA