JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) menegaskan bahwa inovasi dalam pembiayaan merupakan elemen penting untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Menurut Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Satya Permana, pembiayaan untuk UMKM perlu terus diperluas dan dipermudah agar dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dari pelaku usaha. Dengan adanya kategori usaha seperti mikro, kecil, dan menengah, diperlukan pendekatan yang sesuai untuk setiap segmen. Pembiayaan telah menjadi isu krusial bagi UMKM, terutama selama sepuluh tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selama periode ini, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memberikan dukungan, termasuk pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk modal kerja serta restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro. Saat situasi ekonomi mulai membaik, Presiden Jokowi juga memberikan petunjuk agar minimal 30 persen dari total kredit perbankan dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster dianggap sangat membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjangkau sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Penyaluran KUR diharapkan meningkat setiap tahun, dengan target tahun ini mencapai Rp297 triliun. Namun, terdapat tantangan yang signifikan, di mana sekitar 47 persen dari total kebutuhan pembiayaan UMKM belum terlayani oleh lembaga keuangan. KemenKopUKM berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan usaha tidak hanya di sektor mikro, tetapi juga pada level Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ini dilakukan melalui usulan insentif dan penyediaan inovasi pembiayaan seperti KUR pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta KUR Agregator. Dalam kajian yang dilakukan oleh Ernst and Young dan AFPI, diperkirakan akan terjadi kesenjangan signifikan antara permintaan dan pasokan pembiayaan UMKM pada tahun 2026. Kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun, sedangkan suplai diperkirakan hanya sebesar Rp1.900 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun permintaan kredit sangat besar, tetapi pasokan dari lembaga keuangan masih terbatas. Temmy juga mencatat bahwa mayoritas penerima kredit berasal dari usaha mikro, yang mencapai 46,21 persen, diikuti usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan usaha menengah pada angka 22,53 persen. Dia menyampaikan keprihatinan terkait pencapaian target porsi kredit perbankan untuk UMKM yang ditetapkan sebesar 30 persen, karena saat ini secara keseluruhan baru sekitar 19,6 persen yang tercapai. Ia menegaskan pentingnya mendukung pembiayaan melalui klaster dan aggregator, serta pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Selain itu, UKM juga memerlukan insentif yang terkait dengan pembiayaan dan investasi. Karena itu, inovasi dalam kebijakan pembiayaan untuk UMKM harus terus diperkuat agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Lebih lanjut, Temmy menjelaskan bahwa melalui mekanisme rantai pasok agregator, jangkauan pembiayaan dapat diperluas untuk mengatasi masalah dalam penyaluran kredit. Contohnya adalah program KUR Klaster, yang berfungsi untuk mendukung perajin lokal dalam meningkatkan produksi serta memperluas jaringan pasar mereka. Di sektor pengadaan dari Pemerintah dan BUMN, terdapat lebih dari 8.146.219 produk dengan partisipasi 346.857 penyedia UMKM dalam ekatalog LKPP. Namun, realisasi transaksi dari belanja produk UMKM baru mencapai Rp208,5 triliun atau hanya 43 persen dari total belanja sebesar Rp844,2 triliun. Diharapkan bahwa pada tahun ini, nilai transaksi dapat meningkat hingga mencapai Rp400 triliun, sehingga setiap UMKM dapat merasakan manfaat dari program ini. Temmy menekankan, potensi pasar untuk UKM masih sangat besar dan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhannya adalah melalui sektor pembiayaan. Dia berharap bahwa usulan terkait KUR dapat terus dibahas dan didorong selama pemerintahan yang baru, serta sampai akhir tahun ini. ANTARA