JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak negara-negara anggota untuk menjalin hubungan baik dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Mereka diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional Guterres dalam menjalankan tugasnya di lembaga internasional tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Tetap Swiss untuk PBB, Pascale Baeriswyl, yang mewakili Swiss selaku Presiden DK PBB pada bulan ini. Dalam keterangannya, dia mengungkapkan dukungan penuh Dewan kepada Guterres serta menekankan pentingnya peranan yang dimilikinya dalam organisasi. Baeriswyl juga menekankan bahwa DK PBB mendorong seluruh negara anggota untuk selalu menciptakan hubungan yang produktif dan berkolaborasi dengan Sekretaris Jenderal. Salah satu poin penting adalah menghindari tindakan-tindakan yang dapat menghambat Guterres dalam menjalankan misinya. Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa tindakan menutup komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB atau dengan PBB secara umum akan memberikan dampak negatif, terutama di saat ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Sebelumnya, pada Rabu, 2 Oktober, pemerintah Israel mengumumkan status "persona non grata" untuk Antonio Guterres. Hal ini diakibatkan oleh pernyataannya yang menekankan perlunya meredakan ketegangan ketika menyikapi serangan rudal yang diluncurkan oleh Iran ke Israel pada 1 Oktober. Dalam pernyataannya, Guterres menyesalkan meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menyebutkan eskalasi yang sedang berlangsung. Namun, pernyataan ini dianggap oleh Israel tidak cukup tegas, karena dianggap tidak secara eksplisit menyebut Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tindak lanjut dari perlakuan terhadap Guterres ini menimbulkan reaksi dari sejumlah negara serta organisasi internasional. Mereka bergerak seiring untuk membela dan memberi dukungan kepada Sekretaris Jenderal PBB tersebut. Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, juga menilai penetapan status "persona non grata" sebagai langkah yang tidak tepat dan menegaskan bahwa PBB tidak mengakui konsep yang digunakannya untuk staf organisasi tersebut. ANTARA