MATARAM –
**Borneonews - Lombok Tengah**, Progres pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan beragam hasil pada program renovasi berbasis dana alokasi khusus (DAK) 2024. Hingga bulan September, berbagai tahap proyek telah berjalan dengan kondisi yang berbeda. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Lalu Rupawan Joni, beberapa gedung sudah mencapai tahap *provisional hand over* (PHO), sementara ada pula yang masih dalam proses pengerjaan. Ia menjelaskan bahwa kontrak untuk proyek pembangunan ini dimulai pada bulan Agustus dan direncanakan selesai pada bulan Desember 2024. Dengan demikian, diharapkan seluruh kegiatan pembangunan gedung sekolah dapat tuntas sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Tahun ini, sebanyak 20 sekolah mengalami renovasi karena mengalami kerusakan. Joni menyebutkan bahwa perbaikan ini ditujukan untuk sekolah negeri, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Tengah secara keseluruhan. Alokasi anggaran untuk masing-masing sekolah bervariasi, namun total dana yang tersedia untuk program renovasi ini mencapai Rp28 miliar. Joni menambahkan bahwa sasaran perbaikan sekolah dengan menggunakan DAK ditentukan langsung oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan yang masuk dari setiap operator sekolah. Koordinasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, juga berperan penting dalam penetapan alokasi anggaran ini. Dari total 88 SMP yang ada di Lombok Tengah, sekitar 30 persen diantaranya dinyatakan membutuhkan perhatian khusus mengingat kondisi bangunan yang rusak sedang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengusulkan renovasi sekolah di Lombok Tengah, baik melalui DAK maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Joni menegaskan bahwa mereka akan terus mengajukan proposal setiap tahun, meski keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. ANTARA