JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan kepada pemerintah daerah (pemda) agar tidak terlibat dalam manipulasi data inflasi. Dia menegaskan pentingnya akurasi dan kredibilitas data inflasi yang disampaikan oleh setiap daerah. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus dibuat berdasarkan fakta dan bukan rekayasa. Ia menjelaskan bahwa ia telah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait dengan isu ini. Hasil penelusuran menunjukkan adanya beberapa daerah yang melakukan manipulasi data, meskipun jumlahnya masih tergolong kecil. Namun, Sri Mulyani tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai temuan tersebut. Menteri Keuangan juga menyampaikan kepada Mendagri bahwa penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada daerah hendaknya tidak berdampak pada distorsi angka inflasi. Ia menegaskan kerjasama dengan Mendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga agar angka inflasi yang dilaporkan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian dari proses ini, setiap penghargaan yang diberikan mesti berasal dari pencapaian nyata dalam menjaga stabilitas harga. Sebelumnya, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa data inflasi yang dihitung oleh lembaganya mengikuti standar statistik yang transparan dan dikelola secara mandiri. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan merujuk pada pedoman internasional. Segala aspek dalam penyelenggaraan statistik diawasi dengan mekanisme jaminan kualitas data, termasuk pemilihan waktu, tempat, dan responden dalam survei harga konsumen. Amalia menyatakan bahwa kualitas dan independensi angka yang dihasilkan oleh BPS dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan. Terkait dengan tudingan bahwa pasar murah dibentuk untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di tingkat daerah. Dugaan manipulasi ini mencuat setelah Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kepala daerah memiliki cara tertentu untuk mengakali angka inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah. Kepala daerah yang berhasil menjaga inflasi pada level tertentu berpeluang untuk mendapatkan insentif, sementara mereka yang gagal akan menghadapi sanksi. Kondisi ini mendorong sejumlah kepala daerah untuk merancang strategi yang dapat memengaruhi angka inflasi yang dilaporkan. Salah satu metode yang digunakan oleh pemda adalah dengan mengadakan pasar murah sebelum survei BPS, sehingga data yang dikumpulkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas data inflasi di berbagai daerah. ANTARA