JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaporkan adanya penurunan signifikan terhadap kebocoran sampah plastik ke laut, yang tercatat mencapai 41,68 persen atau setara dengan 256.614 ton sejak tahun 2018. Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan mengikuti secara daring di Jakarta, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rofi Alhanif, mengungkapkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia mengalami kebocoran sebesar 615.675 ton sampah menuju lautan. "Sebagai kabar baik, hingga akhir tahun lalu, kita berhasil mengurangi sekitar 41,68 persen dari jumlah pada tahun 2018. Ini merupakan capaian yang cukup signifikan," jelas Rofi. Berdasarkan data yang diproses oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKNPSL), total kebocoran sampah plastik pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 359.061 ton, menunjukkan penurunan yang penting namun tetap memperlihatkan tantangan yang ada. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di perairan laut hingga 70 persen pada tahun 2025. Target ini tertera dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL). Namun, Rofi mengindikasikan bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut. Sejumlah isu yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pengumpulan sampah, alokasi anggaran untuk pengelolaan sistem persampahan yang masih terbatas, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. “Pengumpulan sampah kita masih belum optimal, terutama di daerah pedesaan atau *rural area*, di mana layanan pengelolaan sampah masih sangat lemah,” tambahnya. Lebih jauh, ia juga menyoroti fakta bahwa konsumsi plastik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Ia menekankan bahwa sistem pengelolaan sampah di pelabuhan dan lokasi wisata bahari belum berfungsi secara efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai masalah ini masih perlu ditingkatkan dan sistem pengelolaan data terkait persampahan, baik darat maupun laut, belum sepenuhnya terintegrasi. ANTARA