JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai indikator untuk memahami adanya penurunan daya beli masyarakat. Dalam keterangannya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Sri Mulyani menyampaikan bahwa terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan untuk menilai kondisi ini. Salah satu indikator utama yang biasanya digunakan adalah *Indeks Keyakinan Konsumen* (IKK). Menurutnya, selama tidak ada penurunan yang signifikan, aktivitas perekonomian dapat dianggap cukup stabil dan konstan. Data yang dihimpun oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2024, IKK mencapai angka 124,4, mengalami peningkatan dibandingkan dengan 123,4 pada bulan sebelumnya. Kenaikan IKK ini didorong oleh optimisme Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan penguatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang masing-masing tercatat di angka 114,0 dan 134,9. Lebih jauh, mengenai pergeseran dalam kelas menengah, Sri Mulyani menjelaskan bahwa perubahan ini tidak hanya dialami oleh satu kelompok tertentu. Meskipun jumlah kelas menengah mengalami penurunan yang mencapai 9,48 juta orang, jumlah kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin juga menunjukkan penurunan. Sementara itu, kelompok yang rentan terhadap kemiskinan justru mengalami peningkatan. Sri Mulyani menjelaskan, "Kami mencatat adanya indikasi bahwa jumlah orang miskin meningkat, sedangkan kelas menengah mengalami penurunan. Penurunan pada kelas menengah umumnya disebabkan oleh inflasi. Dengan adanya inflasi yang tinggi, garis kemiskinan otomatis meningkat, sehingga beberapa individu jatuh ke dalam kategori di bawah garis kemiskinan." Di tengah situasi ini, ia memastikan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah mencari peluang untuk menyerap tenaga kerja. Penanaman modal asing, terutama di sektor hilirisasi dan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja di masa mendatang. "Kita akan terus berupaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang paling rentan, baik melalui bantuan sosial maupun pelatihan. Di samping itu, penting untuk meningkatkan iklim investasi agar dapat muncul lebih banyak kesempatan kerja," tegasnya. Pemerintah juga mencermati meningkatnya kekhawatiran terkait penurunan daya beli, terutama setelah perekonomian nasional mencatatkan deflasi selama lima bulan berturut-turut. Meskipun demikian, pemerintah menyatakan bahwa deflasi ini tidak selalu berkaitan langsung dengan kondisi daya beli masyarakat. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa deflasi terjadi pada komponen harga yang bergejolak dan bahwa pelemahan daya beli biasanya harusnya tercermin dalam komponen inflasi inti, yang pada bulan September 2024 masih menunjukkan inflasi. Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa angka deflasi yang dilaporkan BPS didasarkan pada *Indeks Harga Konsumen* (IHK) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi dan kondisi pasokan. Ia menegaskan bahwa BPS tidak mengaitkan angka deflasi dengan dugaan adanya penurunan daya beli masyarakat yang signifikan. "Untuk menarik kesimpulan mengenai indikasi penurunan daya beli masyarakat, diperlukan studi yang lebih mendalam. Daya beli tidak bisa hanya diukur dari angka inflasi atau deflasi semata," ungkap Amalia. ANTARA