JAKARTA –
**Borneonews - Sri Lanka**, Presiden Sri Lanka yang baru dilantik, Anura Kumara Dissanayake, menegaskan komitmennya untuk mencari cara inovatif guna mengurangi beban ekonomi masyarakat. Sebagai seorang pemimpin yang berhaluan *Marxis*, Dissanayake mengungkapkan bahwa pemerintahnya sedang merencanakan pengurangan tarif pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), saat bertemu dengan perwakilan Dana Moneter Internasional (*IMF*) di Colombo, seperti dilaporkan oleh News Wire. Dalam pertemuan tersebut, pihak *IMF* menunjukkan kesediaannya untuk mempertimbangkan usulan pengurangan pajak yang diajukan oleh pemerintah Sri Lanka. Dissanayake menekankan kembali dukungan pemerintah terhadap program *IMF*, seraya menekankan pentingnya menemukan solusi alternatif yang dapat meringankan beban bagi rakyat. Dia juga menyebutkan rencana untuk memperluas program belanja sosial yang bertujuan memberikan keringanan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan pajak yang tinggi seperti PPN dan PPh. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Sri Lanka, yang saat ini menghadapi krisis parah, telah mencapai kesepakatan dengan *IMF* untuk memperoleh bantuan melalui pinjaman tambahan sebesar 2,9 miliar dolar AS, atau sekitar Rp44,62 triliun. Bantuan ini sangat diperlukan menyusul kegagalan negara tersebut untuk memenuhi kewajiban utang yang terjadi sejak tahun 2022. Hingga saat ini, Sri Lanka harus menanggung utang luar negeri sebesar 46 miliar dolar AS (Rp712,1 triliun) dan belum dapat melakukan pembayaran cicilan sejak tahun lalu. Dalam pidato pertama setelah pelantikannya, Dissanayake mengungkapkan bahwa pemerintah sedang dalam proses negosiasi dengan kreditor untuk mempercepat akses terhadap pinjaman serta memperoleh keringanan utang yang mendesak. Di tengah semua tantangan yang ada, para analis menyatakan bahwa Dissanayake akan menghadapi kesulitan untuk melanjutkan program *IMF* sembari melakukan perubahan yang diperlukan untuk meringankan beban masyarakat. Pendekatan yang hati-hati dan diplomasi yang efektif akan menjadi kunci bagi pemerintah Sri Lanka untuk bisa keluar dari krisis yang berkepanjangan ini. ANTARA