JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap terjaga meskipun terdapat peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Febrio di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, yang menyatakan bahwa memasuki akhir tahun, APBN untuk 2024 diperkirakan berada dalam kondisi yang relatif aman. Menurut Febrio, penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi baru-baru ini serta penurunan suku bunga turut berkontribusi terhadap stabilitas APBN. Selain itu, penurunan harga komoditas yang terlihat dibandingkan dengan pertengahan tahun lalu juga membantu menjaga pelaksanaan APBN tetap aman hingga akhir tahun ini. Penting untuk dicatat, Kementerian Keuangan akan terus memantau perkembangan ekonomi yang terjadi di masa mendatang. APBN direncanakan akan berfungsi sebagai *shock absorber* untuk meredam dampak dari guncangan global yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Febrio menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah bagaimana cara mengantisipasi dan mengurangi dampak untuk tahun 2025, yang mungkin menghadapi situasi yang serupa. Hingga 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nilai mencapai Rp153,7 triliun. Realisasi pendapatan negara sampai saat ini mencapai Rp1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.379,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp383,8 triliun. Dari total penerimaan pajak, kontribusi penerimaan pajak dikategorikan mencapai Rp1.196,5 triliun, sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp183,2 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.368,5 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) sebasar Rp703,3 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp665,2 triliun. Transfer ke daerah (TKD) juga telah terealisasi sebesar Rp562,1 triliun. Sementara itu, keseimbangan primer menunjukkan surplus sebesar Rp161,8 triliun. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun dengan belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.621,3 triliun, sehingga memperkirakan defisit sebesar Rp616,19 triliun. Keseimbangan primer diharapkan mengalami defisit sebesar Rp63,33 triliun, dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun. Selain itu, penerimaan pajak untuk tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sedangkan PNBP tahun yang sama diharapkan mencapai Rp513,6 triliun. Untuk asumsi dasar perekonomian makro pada 2025, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2 persen, dengan laju inflasi sebesar 2,5 persen. Suku bunga untuk Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia senilai 82 dolar AS per barel, serta lifting minyak diperkirakan mencapai 605 ribu barel per hari, dan lifting gas mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. ANTARA