JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) mengemukakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto perlu untuk menunjuk juru bicara resmi guna menjawab berbagai isu yang muncul di masyarakat. Hal ini penting agar komunikasi antara pemerintah dan warga dapat terjalin dengan baik. Menurut Analis Utama Maha Data LAB 45, Diyauddin, juru bicara dapat berasal dari kalangan profesional atau diusulkan langsung oleh partai politik. Peran juru bicara ini sangat krusial, karena mereka bertanggung jawab dalam menjelaskan berbagai inisiatif yang telah dan sedang dijalankan pemerintah. Lebih lanjut, Diyauddin menegaskan, juru bicara juga berperan untuk merespon keresahan masyarakat dan menjawab isu-isu terkini. Tanpa adanya komunikasi yang efektif dari pemerintah, performa baik apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan terlihat oleh publik. Ia menambahkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki juru bicara presiden, dan hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Prabowo Subianto dalam kepemimpinannya mendatang. "Saat ini, posisi juru bicara kosong. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintahan yang akan datang," ujarnya. Di samping itu, Diyauddin menyarankan agar masing-masing kementerian juga mempersiapkan juru bicara mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar segala permasalahan dan isu yang ada dapat ditangani secara cepat dan efektif. LAB 45 sebelumnya juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rekomendasi tersebut akan dibahas dalam sebuah seminar nasional yang akan diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 8 Oktober 2024. Kepala LAB 45, Jaleswari Pramodhawardani, menyampaikan bahwa rekomendasi yang ada akan dipresentasikan dalam seminar dengan tema *"Evaluasi Kebijakan Presiden Joko Widodo: Bidang Politik, Keamanan, Ekonomi, dan Media"*. Pada acara ini, para pakar dan analis dari berbagai bidang akan memberikan pandangan mereka. Jaleswari menekankan bahwa tujuan seminar adalah bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menjadi landasan dalam perbaikan dan kelanjutan berbagai kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kontribusi LAB 45 untuk proses penyempurnaan kebijakan pemerintahan yang lalu, serta sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin yang akan datang, demi menjaga dan merawat demokrasi. ANTARA