JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, memperkirakan bahwa jumlah komisi yang akan menjadi alat kelengkapan dewan (AKD) untuk periode 2024-2029 akan berkisar antara 12 hingga 13 komisi. Penetapan jumlah tersebut belum bersifat final. Dasco menyatakan bahwa pengaturan dan pembentukan komisi di DPR RI saat ini masih bergantung pada struktur nomenklatur kementerian atau lembaga pemerintahan baru yang akan dibentuk. Hal ini diperlukan untuk memastikan jumlah komisi dapat memenuhi kebutuhan mitra kerja DPR yang akan ditentukan oleh pemerintah yang baru. Dalam penjelasannya, Dasco menyebutkan bahwa jika pemerintah menambah sekitar lima hingga enam kementerian atau badan, maka kemungkinan besar hanya akan dibutuhkan tambahan satu komisi. Namun, jika jumlah kementerian yang ditambahkan lebih dari itu, DPR perlu menambah dua komisi. Ia juga mengemukakan keprihatinan mengenai proporsionalitas jumlah komisi yang ada saat ini. Menurutnya, jumlah komisi yang ada saat ini tidak dapat secara optimal mengakomodasi mitra kerja pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam jumlah mitra kerja di antara berbagai komisi, di mana beberapa memiliki mitra yang lebih banyak sementara yang lain lebih sedikit. Selain itu, pada tanggal 3 Oktober lalu, anggota DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi partai politik telah menyepakati pembentukan 13 komisi untuk periode mendatang. Meskipun demikian, detail mengenai nomenklatur yang mencakup tugas, fungsi, dan mitra dari masing-masing komisi akan ditentukan setelah Presiden Terpilih menetapkan jumlah dan struktur kementerian. "Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah *firm*," ungkap Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta. Situasi ini menunjukkan komitmen DPR untuk bersiap menjawab tantangan dan kebutuhan di masa mendatang, dengan harapan struktur yang lebih baik dapat tercipta melalui pembentukan komisi yang lebih proporsional dan efektif. ANTARA