JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan kajian mengenai kemungkinan keberlanjutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) ketika program sekolah swasta gratis diimplementasikan mulai tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, setelah menghadiri rapat paripurna di Jakarta pada hari Jumat. Khoirudin menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2025 telah ditetapkan untuk mendukung program sekolah swasta gratis. Penetapan ini mengikuti rekomendasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta setelah rapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada 23 Agustus lalu. Menurut Khoirudin, DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam APBD 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah pendidikan, terutama di daerah yang tidak memiliki sekolah negeri. Ia mencatat bahwa banyak warga yang tidak tercover oleh sistem zonasi yang ada karena ketiadaan sekolah di sekitar mereka. "Kami berkomitmen untuk menyelesaikan isu pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Terutama bagi daerah yang tidak memiliki sekolah negeri, yang sering kali terabaikan dalam zonasi pendidikan," tambahnya. Selain pendidikan, Khoirudin juga menyoroti bahwa APBD 2025 akan fokus pada penanggulangan banjir di DKI Jakarta, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan ekonomi terutama melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program lainnya termasuk penanganan kemacetan yang selama ini menjadi salah satu masalah krusial bagi masyarakat Jakarta, terutama saat jam sibuk. "Kami berfokus untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, banjir, pengangguran, serta layanan pendidikan dan kesehatan," jelasnya. Khoirudin baru-baru ini dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, bersamaan dengan para wakil ketua, yaitu Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco, untuk masa jabatan 2024-2029. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta, Achmad Yani. ANTARA