JAMBI –
**Borneonews - Jambi**, Pemerintah Kota Jambi menginisiasi program pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak suara di kalangan generasi muda yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya. Mulyadi Yatub, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menegaskan bahwa sosialisasi pendidikan politik ini difokuskan pada pemilih pemula. Dia menyatakan, "Kami berkomitmen untuk memperluas pemahaman tentang hak suara kepada pemilih pemula, terutama di Kota Jambi." Disebutkan bahwa pemilih pemula, yang umumnya terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa, memiliki peran strategis dalam proses demokrasi, khususnya dalam menentukan hasil Pilkada. Pendidikan politik yang diberikan ini penting untuk memastikan bahwa semua pemilih memahami pilihan yang mereka buat. Mulyadi juga mengingatkan agar hak suara tidak disalahgunakan atau dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, termasuk calon kepala daerah yang mungkin memiliki niat tidak baik. Kepada pemilih pemula, Mulyadi menekankan perlunya mengenali terlebih dahulu sosok calon yang akan dipilih sebelum memberikan suara. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul selama tahun politik. Hazairin, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi, menambahkan bahwa pemilih pemula perlu memahami langkah-langkah yang akan terjadi selama Pilkada 2024. Ia mengungkapkan harapannya agar ada peningkatan partisipasi, dengan menegaskan pentingnya kesadaran politik di kalangan pemilih pemula. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Jambi juga melakukan perekaman KTP elektronik dengan giat, mencatat bahwa ada sekitar 14.500 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemilih memiliki dokumen yang diperlukan dan dapat berpartisipasi dalam pemilihan mendatang. ANTARA