PALANGKARAYA –
**Borneonews - Sampit**, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di Kalimantan Tengah baru-baru ini telah melaksanakan kegiatan advokasi yang berkaitan dengan adaptasi *kurikulum* pendidikan inklusif untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Acara ini melibatkan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dari 17 kecamatan yang ada di daerah tersebut. Menurut Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Yolanda Lolita, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan inklusif. Edukasi ini diharapkan dapat membantu anak-anak untuk berkembang dengan optimal. Dalam penjelasannya, Yolanda menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2023, yang mengatur akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang setara untuk semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Setiap sekolah diwajibkan menyediakan akomodasi yang memadai bagi peserta didik dengan penyandang disabilitas. Ini mencakup modifikasi dan penyesuaian di berbagai aspek, terutama dalam *kurikulum* dan sarana prasarana, agar metode pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan ABK. Yolanda menggarisbawahi bahwa kepala sekolah memegang peranan yang krusial sebagai motor penggerak perubahan dalam pendidikan. Mereka sebagai pemimpin di masing-masing satuan pendidikan harus memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang setara, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan suasana belajar yang mendukung. "Kami sangat mengapresiasi kehadiran para kepala sekolah dalam kegiatan ini. Kami berharap mereka tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan masing-masing," ujarnya. Kurikulum inklusif meminta adanya penyesuaian dan fleksibilitas sesuai dengan kondisi peserta didik. Salah satu poin penting dalam *Permendikbudristek* tersebut adalah kewajiban bagi setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan adaptasi *kurikulum*. Ini meliputi fleksibilitas dalam metode pengajaran dan cara penilaian, sehingga peserta didik penyandang disabilitas diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling sesuai bagi kebutuhan dan kemampuan mereka. Kondisi ini tentunya menuntut kreativitas dan inovasi dari para guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, keterlibatan orang tua dan wali peserta didik juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses ini untuk mendukung pendidikan inklusif. Yolanda menambahkan, "Kegiatan advokasi ini diadakan dengan harapan untuk meningkatkan kapasitas kepala sekolah dalam menghadapi perubahan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan *kurikulum* pendidikan inklusif." Ketua Panitia Advokasi Adaptasi Kurikulum Pendidikan Inklusif, Muhammad Noor Akbar, menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berkeberatan khusus di sekolah-sekolah dengan ABK. Dia berharap bimbingan teknis yang didapatkan bisa mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif. "Kami berharap agar para peserta dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan ini kepada sekolah di wilayah masing-masing, karena sesuai dengan Peraturan Bupati, KKKS atau Komunitas Belajar ini menjadi ujung tombak dalam sosialisasi kebijakan *merdeka belajar*," pungkasnya. Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Dinas Pendidikan Kotim ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari KKKS di 17 Kecamatan. Diharapkan para peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan yang mereka peroleh kepada rekan-rekan guru dan sekolah di lingkungan masing-masing. ANTARA