JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Proses keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*) diibaratkan sebagai sebuah momen yang sangat berarti. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa keberhasilan Indonesia dalam meraih status sebagai anggota penuh OECD akan membawa negara ini sejajar dengan negara-negara maju di seluruh dunia. Anas menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan diplomasi yang menyeluruh dan kepemilikan yang kuat. Proses aksesi keanggotaan OECD ini tidaklah sederhana dan menuntut komitmen tinggi dari semua pihak terkait. Dalam rangka menyelaraskan indikator dan kebijakan dengan instrumen yang ditetapkan oleh OECD, pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan reformasi mendalam. Kementerian PANRB kini sedang mengembangkan instrumen *world class bureaucracy* (WCB) untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara standar pemerintah di Indonesia dan standar internasional, termasuk yang ditetapkan oleh OECD. Pengembangan instrumen tersebut akan mendorong terciptanya pemenuhan kondisi yang diperlukan untuk mendukung proses aksesi keanggotaan OECD. Sebagai pemimpin dalam bidang tata kelola publik, Kementerian PANRB telah melaksanakan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah membagi tugas dengan kementerian dan lembaga lain untuk menyusun *initial memorandum* yang menyoroti bidang tata kelola publik serta melakukan pemetaan hubungan hukum antara instrumen OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN). Selanjutnya, kementerian ini juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh OECD dan terlibat dalam survei yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Harapannya, hal ini dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik di sektor tata kelola publik dengan standar yang telah ditetapkan oleh OECD. Dengan menggarisbawahi tantangan yang ada, Anas menyatakan bahwa proses aksesi ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan bahwa indikator yang ada selaras dengan negara-negara maju. Proses ini tidak mudah dan menuntut dedikasi dari Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi nilai-nilai yang diperjuangkan bersama demi kemajuan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD, menginformasikan bahwa untuk mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Portal Aksesi OECD. Portal ini berfungsi sebagai platform bagi Tim Nasional OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga, yang dibagi ke dalam 26 komite untuk berkoordinasi mengenai target dari setiap sektor. Tim Nasional juga tengah menyiapkan *initial memorandum*, yang akan memberikan gambaran tentang kebijakan Indonesia dibandingkan dengan instrumen OECD. Airlangga menambahkan bahwa Portal Aksesi OECD berfungsi sebagai sistem digital yang akan memantau secara real-time proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Ia menekankan pentingnya diplomasi yang menyeluruh, mengingat Indonesia harus diterima berdasarkan konsensus. Portal Aksesi OECD ini diluncurkan oleh sejumlah menteri, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, serta pejabat tinggi lainnya. Platform digital ini diharapkan dapat mempercepat transparansi dalam proses kerja dan mempersingkat waktu aksesi yang diperkirakan bisa berlangsung hingga tiga tahun. Airlangga menjelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia merupakan negara di kawasan ASEAN pertama yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD dan telah diterima untuk memulai proses aksesi. Dengan harapan bahwa tahap awal dari aksesi ini dapat terus diupayakan, ia menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam memperkuat perekonomian nasional, sehingga Indonesia dapat mencapai standar yang sebanding dengan negara-negara anggota OECD. Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Nasional OECD, Sri Mulyani, menambahkan bahwa tujuan dari aksesi ini adalah untuk memperbaiki struktur yang berkaitan dengan berbagai instrumen OECD. Ini berhubungan dengan seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia, sehingga diperlukan rasa kepemilikan untuk menyukseskan aksesi. Sri Mulyani juga menggarisbawahi bahwa upaya ini merupakan langkah untuk membangun negara sekaligus memenuhi syarat untuk menjadi anggota OECD. Ia optimis bahwa keberhasilan Indonesia dalam meraih status sebagai anggota OECD akan memberikan manfaat bagi bangsa. ANTARA