BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) serta pemerintah daerah dari kabupaten dan kota di wilayah Bandung Raya telah melaksanakan inisiasi untuk mengurangi volume limbah yang dikirimkan ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti. TPPAS ini saat ini telah mendekati kapasitas maksimum, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa setiap harinya, sekitar 3.000 meter kubik sampah dari kawasan Bandung Raya masuk ke TPPAS Sarimukti. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, diprediksi bahwa TPPAS tersebut akan mencapai kondisi *overload* pada akhir tahun 2024, berdasarkan ketersediaan lahan yang ada serta volume limbah yang terus meningkat. Herman menekankan pentingnya tindakan cepat, mengingat jumlah pengiriman sampah yang terus meningkat dapat mengancam operasional TPPAS Sarimukti. Oleh karena itu, Pemprov Jabar bersama dengan pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Cimahi berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah konkret dalam mengurangi volume limbah. Komitmen ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024 lalu. Beberapa langkah yang telah disepakati dalam komitmen tersebut meliputi pengurangan jumlah limbah sejak dari sumbernya. Hal ini termasuk mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. Selain itu, ada juga dorongan bagi sejumlah Rukun Warga (RW) untuk bekerja sama dengan bank sampah dan mengimplementasikan berbagai metode pengurangan sampah organik, seperti melalui penggunaan *maggot* serta komposting. Lebih jauh, Herman menyatakan bahwa bupati dan wali kota juga telah berkomitmen untuk mendorong para camat, lurah, dan kepala desa agar mengedukasi masyarakat mengenai program *zero food waste* di tingkat keluarga, yang mulai dilaksanakan pada 7 November 2024. Setiap hasil pelaksanaan program tersebut akan dilaporkan secara rutin. Tidak hanya di tingkat rumah tangga, program yang sama juga akan diterapkan di perkantoran. Dalam aspek manajemen, Pemprov Jabar dituntut untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan, termasuk validasi data sampah dan pemantauan yang terintegrasi, guna meningkatkan manajemen di TPPAS Sarimukti. Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa operasional dan meningkatkan kapasitas volume TPPAS tersebut. Herman meminta semua elemen masyarakat, mulai dari individu, RT, RW, hingga bisnis seperti restoran, toko, perkantoran, pasar, dan pusat perbelanjaan, untuk berkontribusi aktif dalam menangani masalah pengelolaan sampah di Bandung Raya. Kesepakatan dan konsistensi dalam pelaksanaan langkah-langkah ini dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi menjadi sangat penting. Sebagai bagian dari strategi pengurangan, Herman juga mengharapkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya untuk bersiap-siap mengurangi volume sampah yang dikirimkan ke Sarimukti. Misalnya, Kota Bandung yang sebelumnya mengirimkan 170 rit per hari, kini ditargetkan bisa turun menjadi 140 rit per hari. Kabupaten Bandung diharapkan dapat mengurangi pengiriman dari 70 rit menjadi 40 rit, Kota Cimahi dari 37 rit menjadi 17 rit, dan Kabupaten Bandung Barat dari 20 rit menjadi 17 rit. Hal ini diharapkan dapat dijalankan secara bersama-sama, dengan fokus pada pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan limbah secara efektif. ANTARA