JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan keuangan publik. Penjelasan tersebut disampaikan dalam acara Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke-8. Sri Mulyani menekankan bahwa prinsip *rahmatan lil alamin* dalam Islam bersifat universal dan sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai dasar Islam, yang meliputi keadilan dan kesejahteraan sosial, harus tercermin dalam manajemen keuangan publik. Hal ini menjadi krusial, terutama dalam konteks alokasi, distribusi, dan stabilisasi keuangan. Menteri Keuangan juga menggarisbawahi perlunya distribusi kekayaan yang adil. Negara memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan, dapat menikmati manfaat dari kekayaan yang ada. Keadilan sosial tidak mungkin terwujud tanpa adanya kebijakan fiskal yang mendukung distribusi yang adil dan merata. Oleh karena itu, sistem perpajakan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga membebankan kewajiban lebih kepada mereka yang mampu dan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam penjelasannya lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sebagai salah satu cara untuk melindungi prinsip-prinsip *Maqasid al-Syari'ah*. Menurutnya, ketidakstabilan ekonomi berpotensi menghancurkan kekayaan dan mengancam kualitas hidup manusia, stabilitas keluarga, serta perkembangan intelektual dalam masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Di sisi lain, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan fiskal yang progresif. "Sebagian besar belanja publik kita diarahkan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, guna memastikan inklusivitas dalam pembangunan nasional," ungkapnya. Sementara itu, pemerintah juga terus berupaya mengembangkan instrumen keuangan publik berbasis syariah, seperti sukuk, zakat, dan wakaf, untuk mendukung inisiatif pembangunan nasional. Sukuk, dalam konteks ini, telah menawarkan kontribusi signifikan dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pendidikan, termasuk proyek yang didanai dengan *Green Sukuk*. Indonesia juga dikenal sebagai pelopor penerbitan *Green Sukuk* di tingkat global, yang berperan dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Dalam pidato kuncinya, Direktur dan Perwakilan Residen Regional Hub of Indonesia Islamic Development Bank (IsDB) Group, Amer Bukvic, menegaskan pentingnya peran keuangan syariah dalam pengembangan infrastruktur melalui sukuk dan model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Keuangan Islam tidak hanya mengedepankan nilai-nilai berkelanjutan, tetapi juga krusial dalam membangun infrastruktur yang penting melalui sukuk," katanya. Inovasi dalam teknologi, seperti *fintech* dan *blockchain*, dianggap sebagai peluang besar untuk meningkatkan transparansi, skalabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan menggunakan platform digital, dapat dilakukan pengumpulan, pengelolaan, dan alokasi sumber daya publik yang lebih efektif, sehingga menghasilkan dampak yang lebih besar. "Melalui instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk, kita berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tandasnya. ANTARA