JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang pengamat energi, Satya Widya Yudha, mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk mendorong bioethanol sebagai salah satu sumber bahan bakar nabati (BBN). Langkah ini dinilai penting untuk meraih target emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada tahun 2060. Dalam pernyataannya, Satya menegaskan bahwa kebijakan yang komprehensif dan inovatif akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam pengembangan bioethanol. "Dengan pendekatan yang tepat, saya yakin pemerintah dapat menyelesaikan berbagai hambatan dan memaksimalkan potensi bioethanol sebagai sumber energi," ujarnya melalui sambungan telepon. Satya juga menjelaskan bahwa langkah pertama yang krusial adalah melakukan identifikasi dan penyelesaian terhadap berbagai kendala, sehingga produksi bioethanol dapat dilakukan secara masif. Ia mencatat beberapa permasalahan yang perlu ditangani, termasuk keterbatasan sumber daya alam dan keanekaragaman bahan baku. Sebagian besar bahan baku bioethanol saat ini masih bersumber dari tanaman pangan, menyebabkan adanya pertentangan antara pemanfaatan bioethanol untuk energi atau pangan. Dia menambahkan bahwa salah satu faktor penghambat lain adalah tidak adanya insentif yang mendorong perbandingan harga antara bioethanol dan bensin. Selain itu, keberadaan kebijakan yang tidak terintegrasi di tingkat hulu hingga hilir mempersulit pengadaan bahan baku dengan harga yang wajar. Di sisi lain, terdapat penurunan luas lahan pertanian yang diikuti oleh stagnasi produktivitas. Satya juga menyoroti kompleksitas peraturan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, yang seharusnya menjelaskan peran serta tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program mandatori bioethanol. Dia menyampaikan kekhawatirannya mengenai target produksi bioethanol yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mencapai 13,7 juta kiloliter mulai tahun depan. Oleh karena itu, seluruh hambatan tersebut harus segera diatasi. "Kita perlu memecahkan berbagai masalah ini. Namun, saya percaya dengan adanya inovasi baru dari pemerintah, segala kendala dapat diselesaikan," papar Satya. Ia melanjutkan, setelah hambatan diidentifikasi dan ditangani dengan baik, pembahasan tentang kapasitas produksi bioethanol dapat dilakukan. Saat ini, kapasitas produksi bioethanol di Indonesia baru mencapai sekitar 63.000 kiloliter dengan rata-rata tahunan sekitar 40.000 kiloliter. "Tantangan di sektor produksi ini tentu berat, terutama karena saat ini kita masih bergantung pada bahan baku molase. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan diversifikasi bahan baku, seperti memanfaatkan batang kelapa sawit yang sudah tua, sorgum manis, atau mikroalga, untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku saat produksi bioethanol dilakukan secara besar-besaran," tuturnya. Lebih lanjut, Satya menekankan bahwa untuk menilai potensi bauran bioethanol sebesar 2 persen, sangat tidak mungkin memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat. Dibutuhkan sekitar 750.000 kiloliter bioethanol per tahun untuk memenuhi permintaan di Indonesia. Menyikapi hal ini, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun kebijakan yang menyeluruh dan memastikan bahwa program bioethanol dapat berjalan dengan efektif. Di antaranya, hal ini termasuk pemberian insentif, penyusunan peta jalan, dan rencana aksi, serta penetapan target terkait penyediaan lahan dan diversifikasi bahan baku melalui kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait. ANTARA