JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Bank Dunia mengemukakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sangat vital selama masa pandemi COVID-19 dan juga dalam periode pasca-pandemi. Dalam laporan berjudul *Building SOE: Crisis Management and Resilience*, dibahas beragam tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan BUMN ketika menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi, terutama mengenai risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Laporan tersebut menekankan bahwa BUMN telah berkontribusi signifikan sebelum dan sesudah datangnya COVID-19. Dalam konteks global, BUMN diakui sebagai salah satu entitas multinasional terbesar dan paling cepat berkembang dalam dua dekade terakhir. Hal ini merujuk pada hasil analisis yang sempat dipublikasikan sebelumnya oleh Bank Dunia. Selama periode 10 tahun terakhir, sebuah studi yang dilakukan oleh IMF menunjukkan bahwa keuntungan BUMN telah meningkat secara substansial. BUMN, yang termasuk dalam kategori perusahaan terbesar di dunia, mencatat keuntungan mencapai 45 triliun dolar AS. Tidak hanya itu, aset yang dimiliki oleh BUMN juga mencapai 50 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan medis yang mendesak selama pandemi, BUMN berperan penting. Saat terjadi gangguan dalam rantai pasokan reguler dan adanya larangan ekspor untuk barang-barang kritis, pemerintah memanfaatkan peran BUMN untuk menyediakan produk serta layanan medis yang dibutuhkan. Salah satu langkah strategis yang diambil BUMN adalah pembuatan prototipe ventilator yang sangat diperlukan pada masa tersebut. BUMN tidak hanya memenuhi kebutuhan medis, tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan fasilitas rumah sakit. Di tengah situasi penuh risiko ini, BUMN telah menjadi salah satu pilar utama dalam keadaan darurat, bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, restrukturisasi utang, serta penyediaan layanan yang diperlukan. Meski demikian, Bank Dunia mencatat bahwa BUMN dihadapkan pada berbagai tantangan serius, termasuk masalah keuangan, penurunan pendapatan, pembatasan jumlah karyawan, serta masalah dalam distribusi produk. Sebagai tanggapan terhadap tantangan yang ada, pemerintah memperkenalkan sejumlah langkah dukungan, termasuk penyediaan bantuan keuangan melalui pinjaman, suntikan ekuitas, serta subsidi lainnya, khususnya untuk sektor-sektor seperti penerbangan. Terdapat pula seruan untuk pemerintah agar mengurangi distorsi pasar pada BUMN melalui peningkatan tata kelola, restrukturisasi korporasi, serta memfasilitasi tawaran untuk penawaran umum perdana (IPO) dan kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, laporan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) berjudul *Unlocking the Economic and Social Value of Indonesia’s State-Owned Enterprises* menyoroti pentingnya BUMN dalam ekonomi Indonesia. Sejak tahun 2019, BUMN telah memberikan kontribusi lebih dari 56 persen terhadap PDB negara. ADB juga mencatat bahwa selain memberikan nilai ekonomi yang terlihat dari peningkatan aset, pendapatan, dan profit, BUMN juga memiliki peran dalam memberikan nilai sosial. Hal ini terlihat dari kewajiban mereka dalam menyediakan barang publik melalui kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), serta dalam berbagai program sosial lainnya. BUMN berfungsi tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai pilar dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial. ANTARA